Menteri Yasonna Bahas Kebijakan Hukum Internasional Indonesia di Sidang AALCO ke-57

Menteri Yasonna Bahas Kebijakan Hukum Internasional Indonesia di Sidang AALCO ke-57

Yasonna Hamonangan Laoly menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada sidang Asian African Legal Consultative Organisation (AALCO) ke-57, yang diselenggarakan di Tokyo Prince Hotel pada tanggal 8 - 12 Oktober 2018. (Foto: Istimewa)

(rel/rzd)

Jumat, 12 Oktober 2018 | 17:01

Analisadaily (Tokyo) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada sidang Asian African Legal Consultative Organisation (AALCO) ke-57. Sidang diselenggarakan di Tokyo Prince Hotel pada tanggal 8 - 12 Oktober 2018, membahas berbagai isu hukum internasional. 

Menkumham Yasonna Laoly dalam sidang tersebut menjelaskan beberapa isu hukum internasional kebijakan Indonesia. Semisal, kebijakan kelautan Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi terkait isu-isu kebijakan kelautan Indonesia.

“Seperti lingkungan laut (pencemaran), infrastruktur, penegakan hukum dan keamanan di laut,” ujarnya, Jumat (12/10).

Adapun dalam lawatannya tersebut, Menkumham juga mengundang negara-negara anggota AALCO untuk berpartisipasi dalam kegiatan Ocean Conference yang akan berlangsung pada tanggal 29-30 Oktober 2018 di Bali.

“Di antaranya, the Second Meeting of Archipelagic and Island State, pada 31 Oktober sampai 2 November 2018 di Manado, serta Workshop on Regular Process in Indian Ocean pada 7 sampai 9 November 2018 di Bali,” tuturnya.

Dalam sidang ke-57 AALCO, Menkumham juga menuturkan, Indonesia memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Sekaligus berharap ada penyelesaian secepatnya atas konflik Israel-Palestina. Indonesia juga telah memberikan komitmen untuk bantuan US$ 2 juta bagi Capacity Building Palestina.

“Melalui Cooperation among East Asean Countries for Palestinian Development (CEAPAD),” ucap Menteri Yasonna Laoly.

Selain itu, Indonesia menyerukan kepada negara-negara anggota AALCO supaya bersama-sama memerangi terorisme dan propagandanya. Semisal, melalui program rehabilitasi warga binaan kasus terorisme di dalam penjara.

Menteri Yasonna Laoly menjelaskan, di antaranya meliputi program identifikasi, rehabilitasi, re-integrasi, re-edukasi, dan re-sosialisasi untuk para warga binaan teroris.

“Melalui penguatan agama, yang melibatkan tokoh masyarakat, psikolog serta keluarga korban untuk mengubah pemikiran yang sesat,” ucapnya.

“Indonesia juga telah memberlakukan UU Terorisme Nomor 5 tahun 2018 untuk memperkuat upaya menanggulangi dan memerangi Terorisme,” Menkumham menambahkan.

Pada sidang yang dihadiri oleh 47 negara anggota AALCO, dua negara observer, serta beberapa organisasi International. Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan harapan supaya kerja sama dalam forum AALCO dapat berlangsung secara efektif untuk membantu pembangunan di negara-negara Asia-Afrika.

Yasonna Laoly menjelaskan, AALCO sendiri dibentuk pada tahun 1956 setelah Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai berdirinya AALCO.

“Sesuai dengan spirit KAA di Bandung tahun 1955 yang telah melepaskan negara-negara dari Kolonialisme,” ujarnya.

Turut hadir mendampingi Menkumham, Staf Khusus Menkumham, Ian P.Siagian, Penasehat Kehormatan Menkumham, Linggawaty Hakim, Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Kemenko Maritim Budi Purwanto, Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Lena Kurniawati, dan Kepala Seksi Perlindungan WNI di Luar Negeri BNPT M.Randy Ramadhan.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar