Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu Sama Dengan Merusak Demokrasi

Mendelegitimasi Penyelenggara Pemilu Sama Dengan Merusak Demokrasi

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Rabu (13/3) (Istimewa)

(rzp/csp)

Rabu, 13 Maret 2019 | 10:39

Analisadaily (Jakarta) - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyayangkan pihak-pihak yang berupaya mendelegitiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, termasuk mendelegitimasi instansi pendukung Pemilu seperti Kemendagri dan Polri.

“Upaya mendelegitimasi penyelenggara Pemilu sangat berbahaya, karena secara tidak langsung mengindikasikan adanya sekelompok masyarakat yang berkeinginan agar Pemilu gagal dan chaos,” kata Ujang, Rabu (13/3).

Propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019, kata Ujang, kini ramai dilancarkan. Sejumlah lembaga negara seperti Kemendagri, KPU, dan Polri, menjadi sasaran dari operasi propaganda tersebut.

Kemendagri misalnya, diserang isu penjualan blangko KTP elektronik secara online. Ada pula temuan data warga negara asing yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Setelah itu, muncul isu ada 70 ribu surat suara yang sudah tercoblos 01. Namun kabar itu dinyatakan bohong. KPU bahkan sudah melaporkan peristiwa ini ke Mabes Polri.

Yang terbaru adalah upaya delegitimasi yang menyerang Polri. Media sosial diramaikan oleh informasi bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019. Akun Twitter @Opposite6890 menuding Polri memiliki pasukan buzzer yang mendukung upaya pemenangan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden petahana. Isu itu pun langsung dibantah. Polri menyebut akun tersebut sengaja melakukan propaganda untuk mendelegitimasi Pemilu 2019.

Ujang menjelaskan, Pemilu sudah memiliki aturan main dan seluruh penyelenggra Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) akan bekerja sesuai aturan yang berlaku. “Mereka akan mengikuti perintah undang-undang,” tegasnya.

“Tidak elok terus menyalahkan penyelenggara Pemilu. Toh jika ada sesuatu yang salah dari KPU maupun Bawaslu, mari kita kontrol bersama," tambahnya.

Kata Ujang, tidak mungkin penyelenggara Pemilu maupun instansi-insansi pendukungnya main-main dalam bekerja, apalagi condong ke pasangan calon tertentu. Ujang menegaskan, KPU independen dan professional. Ini juga telah dibuktikan dengan survei yang menyebut bahwa 80 persen masih percaya dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

“Berdemokrasi bukan untuk saling menyalahkan. Bukan untuk saling mendeligitimasi. Jika ada kesalahan, misalnya soal DPT, mari kita koreksi bersama-sama. Demokrasi menjadi rusak jika masyarakat tidak lagi percaya kepada institusi-institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu. Dan ini sangat berbahaya,” pungkasnya.

“Pilpres merupakan bagian dari pesta demokrasi. Layaknya pesta, maka proses dan endingnya harus menyenangkan dan membahagiakan. Bukan menebar teror dengan cara mendelegitimasi penyelenggara Pemilu,” tukasnya.

Juru bicara TKN, TB Ace Hasan Syadzily, sebelumnya menyampaikan hal senada. Bahwa upaya delegitimasi penyelenggara Pemilu akan merusak tatanan demokrasi, karena KPU merupakan produk politik yang telah disepakati oleh perwakilan partai di DPR.

“Kita harus menjaga kualitas demokrasi kita dengan bersama-sama mempercayakan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan Bawaslu,” kata Ace.

Dia memgimbau agar tidak melemparkan tudingan tidak netral kepada penyelengara Pemilu, sedangkan pesta demokrasinya baru akan digelar 17 April 2019 mendatang.

“Ini artinya sama saja dengan mencari alibi, jika nanti kalah. Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menjaga demokrasi kita dengan menjaga Pemilu lebih fair, jujur, dan adil,” tegasnya.

(rzp/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar