Masyarakat dan Lembaga Organisasi Bisa Mengawasi Jalannya Pemilu

Masyarakat dan Lembaga Organisasi Bisa Mengawasi Jalannya Pemilu

Ilsutrasi (Pixabay)

(jw/rzd)

Sabtu, 1 Desember 2018 | 15:07

Analisadaily (Medan) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara menjelaskan, lembaga pemantau Pemilu menjadi pihak yang secara aturan diperbolehkan sesuai peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 untuk melibatkan elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu.

"Siapa saja yang boleh menjadi pemantau Pemilu, itu semua ada aturannya sesuai dengan peraturan Bawaslu," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumatera Utara, Suhadi Sukendar Situmorang, Sabtu (1/12).

Suhadi menjelaskan, aturan untuk menjadi pemantau Pemilu harus memenuhi beberapa syarat, yakni berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah daerah, independen, mempunyai sumber dana, dan terakreditasi dari Bawaslu. Baik tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Tata cara untuk terakreditasi, yakni harus mendaftar ke Bawaslu minimal 7 hari sebelum pencoblosan. Nantinya Bawaslu akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi," jelasnya.

Suhadi menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat seperti LSM, mahasiswa, jurnalis, dan beberapa elemen masyarakat lainnya.

"Kita juga telah melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat dan lembaga organisasi lainnya. Yang pasti mereka ini harus memenuhi kelengkapan administrasinya," tandas Suhadi.

(jw/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar