Masyarakat Adat Rugi Rp 132 M Per Tahun

Masyarakat Adat Rugi Rp 132 M Per Tahun

Siaran pers digelar Bakumsu terkait tanah adat, Selasa (23/8).

(jw/rzp)

Selasa, 23 Agustus 2016 | 20:38

Analisadaily (Medan) - PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang berada di kawasan Danau Toba dinilai menyebabkan terganggunya perekonomian dan mata pencaharian masyarakat adat Tanah Batak.

Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Manambus Pasaribu menjelaskan, konflik kehutanan, pertanahan dan persoalan kerusakan lingkungan di tanah seluas 25.000 hektare, dimana di dalamnya 11 Komunitas Masyarakat Adat yang jumlahnya 4.000 Kepala Keluarga atau sekitar 15.955 jiwa menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 132 miliar per tahun.

"Dari perhitungan valuasi ekonomi yang dilakukan bersama masyarakat, potensi kerugian masyarakat yang timbul oleh konflik tenurial di tanah 25.000 hektare tersebut, diperkirakan sebesar Rp 132 miliar per tahun," kata Manambus, Selasa (23/8).

Manambus mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempertimbangkan dan mengevaluasi keberadaan TPL, dan Menko Maritim Luhut Panjaitan menyatakan kehadiran TPL hanya memberikan nilai tambah dua kali, tetapi kerusakan yang ditimbulkan 16 kali.

"Di level Provinsi, desakan untuk mengaudit dan mengevaluasi serta mencabut izin TPL oleh DPRD Sumut semakin menguat. Sementara Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemkab, Polres, Kejari yang dihadiri 17 perusahaan mitra TPL telah membuat kesepakatan untuk melarang akses jalan truk logging mitra TPL melintas di Wilayah Kabupaten Humbahas," jelas Mananbus.

"Bahkan, berbagai bentuk penolakan terhadap operasional TPL dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil juga terus dilakukan," pungkasnya.

(jw/rzp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar