Masuk Diperketat, Ombudsman: Pelayanan Publik Jangan Menutup Diri

Masuk Diperketat, Ombudsman: Pelayanan Publik Jangan Menutup Diri

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abiyadi Siregar, Jumat (21/4)

(jw/csp)

Jumat, 21 April 2017 | 20:03

Analisadaily (Medan) – Diperketatnya sistem masuk ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, baik dari masyarakat maupun Aparatur Sipi Negara mendapat tanggapan dari Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abiyadi Siregar mengatakan, kantor gubernur merupakan tempat pelayan publik. Seharusnya mereka tidak menutup diri terkecuali hal-hal yang bersifat rahasia atau internal.

“Mestinya pelayanan publik itu jangan menutup diri dan seharusnya terbuka. Kalau pun mau dibuat sentralisasi, informasi yang mereka berikan kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan, tidak masalah,” kata Abiyadi kepada Analisadaily.com, Jumat (21/4).

Abiyadi menjelaskan aturan tersebut dilakukan oleh Kantor Gubsu bisa saja karena banyak oknum dari dalam atau luar datang untuk meminta uang kepada pejabat-pejabat yang ingin dijumpai.

“Misalnya ada kelompok yang datang meminta uang maka mereka membuat kebijakan itu. Mungkin pihak kantor gubernur merasa risau dengan orang-orang yang datang tapi tidak jelas tujuannya sehingga merasa mengganggu kinerja mereka,” jelasnya.

Namun, Abiyadi menambahkan, baik masyarakat, media atau yang lainnya bila ada urusan ke Kantor Gubsu seharusnya mempunyai tujuan yang jelas. Karena, apabila kita mempunyai tujuan yang jelas maka mereka pasti terbuka.

“Nah, kalau misalnya wartawan yang datang ingin minta konfirmasi pada narasumber di Kantor Gubsu dan tujuannya jelas, pasti narasumber tersebut menerima kita. Begitu juga dengan masyarakat,” ujar Abiyadi.

(jw/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar