Martin Manurung: BPJS Diharap Bijak Terkait Polemik RSU HKBP Balige

Martin Manurung: BPJS Diharap Bijak Terkait Polemik RSU HKBP Balige

Martin Manurung.

(rel/rzd)

Sabtu, 16 Maret 2019 | 11:47

Analisadaily (Tobasa) - Polemik Rumah Sakit Umum (RSU) HKBP Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) sejak Januari 2019 lalu tidak menerima pasien yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diharapkan segera berakhir. Pasalnya, Bupati Darwin Siagian, Jumat (15/3) kemarin, telah me-mediasi kedua pihak.

Mediasi antara pihak RSU HKBP Balige dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Pematangsiantar berlangsung di ruang rapat mini Kantor Bupati Toba Samosir. Dari pihak RSU HKBP, dihadiri langsung Plt. Direktur HKBP Balige, Nelson Siburian. Sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan Pematangsiantar dihadiri langsung Kepala BPJS Kesehatan Pematangsiantar, Windharian Siallagan.

Kabag Hukum Pemkab Tobasa, Lukman Siagian, mengatakan, Bupati Tobasa menjadi fasilitator mediasi kedua belah pihak agar masalah yang selama ini berlarut-larut segera teratasi.

“Pintu kerja sama telah kembali dibuka. Pihak BPJS Kesehatan meminta Yayasan HKBP untuk melengkapi akte yayasan,” katanya, Sabtu (16/3).

Dalam mediasi tersebut, Plt. Direktur RSU HKBP Balige, Nelson Siburian menyatakan, akan segera melengkapi semua persyaratan yang diminta pihak BPJS, sehingga pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS dalam bulan ini dapat berjalan.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Martin Manurung menyambut baik langkah Bupati Tobasa, Darwin Siagian, yang menjadi fasilitator mediasi ini. Caleg DPR RI nomor urut 1 dari Dapil Sumut 2 ini juga berharap, BPJS segera mengambil kebijakan yang terbaik, agar permasalahan ini segera terselesaikan.

“RSU HKBP Balige sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tobasa dan umumnya sekitar kawasan Danau Toba. Ke depannya mari kita utamakan kepentingan masyarakat banyak,” ungkapnya.

Martin juga menjelaskan, pemutusan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RSU HKBP Balige selama ini sangat merepotkan masyarakat. Sebab, selain karena tidak adanya pilihan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jarak dari satu daerah ke daerah yang memiliki fasilitas kesehatan juga sangat jauh.

Martin berharap BPJS memahami perbedaan ketersediaan layanan kesehatan di Jawa dan luar Jawa. Bila BPJS memutus layanan terhadap satu atau beberapa rumah sakit di Jawa, tambah Martin, masyarakat masih memiliki puluhan, bahkan ratusan lagi rumah sakit yang tersedia.

“Sementara di luar Jawa, seperti di Toba, penghentian layanan BPJS di satu rumah sakit saja, bisa berdampak luas karena ketersediaan fasilitas yang terbatas. Jadi, kita harapkan BPJS dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk masalah RSU HKBP Balige ini,” pungkasnya.

(rel/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar