Mantan Wakil Rakyat Enggan Berkomentar Usai Diperiksa KPK

Mantan Wakil Rakyat Enggan Berkomentar Usai Diperiksa KPK

Mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Hanura, Elezaro Duha, usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (29/1)

(jw/csp)

Senin, 29 Januari 2018 | 15:28

Analisadaily (Medan) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 11 orang mantan anggota DPRD Sumut masa bakti 2009-2014 di Mako Brimob Polda Sumut, Senin (29/1).

Beberapa diantaranya, Richard Edi Lingga dari Partai Golkar, Elezaro Duha dari Hanura.

Namun, para mantan wakil rakyat tersebut enggan memberikan komentar usai menjalani pemeriksaan. Bahkan, ada yang menjauh dan ada pula yang hanya diam ketika dimintai keterangan.

Seperti Richard Edi Lingga, ia berlari menjauhi awak media dan kemudian langsung ke masuk ke mobil.

Diberitakan sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 orang anggota DPRD Sumut seperti Jhon Hugo Silalahi, Tunggul Siagian, Yusuf Siregar, TM Panggabean, Musdalifah masing-masing dari Partai Demokrat.

Syafrida Fitri, Richard Edi Lingga, dan Biller Pasaribu dari Partai Golkar, serta Syahrial dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Feri Suando S Kaban dari Partai Bulan Bintan (PBB).

Pemeriksaan ini gelombang ketiga yang dilakukan KPK terhadap anggota DPRD Sumut  2009-2014 untuk kasus yang sama yaitu dugaan suap oleh mantan gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Pada pemeriksaan pertama tahun 2015, KPK menahan Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah (Golkar), mantan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun (Demokrat), mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga (Golkar) dan Sigit Pramono Asri (PKS).

Gelombang kedua 2016 juga berakhir dengan penahanan terhadap 7 anggota DPRD Sumutyakni Muhammad Affan dan Budiman Nadapdap dari PDI Perjuangan.

Ada juga Bustami (PPP), Zulkifli Husein (PAN), Parluhutan Siregar (PAN), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura) dan Guntur Manurung (Demokrat).

Pemeriksaan gelombang ketiga ini dilaksanakan di Mako Brimob Polda Sumut, Jalan Wahid Hasyim Medan. Dimana, dari surat edaran KPK periksaan dilakukan dari 29 Januari sampai 3 Februari 2018.

(jw/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar