Mahasiswa Ajak Anggota DPRD Sumut yang Baru Dilantik Dukung Revisi UU KPK

Mahasiswa Ajak Anggota DPRD Sumut yang Baru Dilantik Dukung Revisi UU KPK

Massa aksi dari Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) mengajak DPRD Sumut mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korups (KPK)

(rel/rzd)

Selasa, 17 September 2019 | 16:29

Analisadaily (Medan) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) langsung menerima aspirasi massa dari Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK). Padahal, anggota DPRD Sumut baru saja dilantik pada Senin (16/9) kemarin.

Massa SMAK dalam aksi kali ini mengajak DPRD Sumut untuk mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korups (KPK).

“Kita menganggap KPK masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang masih kebal hukum,” kata salah seorang peserta aksi, Ade Fitrian Hasibuan, saat berorasi, Selasa (17/9).

“Kita tidak mau seperti itu lagi. Kita berharap revisi Undang-Undang KPK menjadikan KPK semakin kuat dan bersih dari orang-orang yang mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” lanjutnya.

Aksi SMAK mendapat tanggapan positif dari anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta, yang merupakan wakil rakyat dari Partai Amanan Nasional (PAN). Hendra menyatakan, aspirasi berupa dukungan para mahasiswa ini akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

“Kita apresiasi mahasiswa yang konsisten memperjuangkan isu-isu anti korupsi di Sumut. Aspirasi ini kita terima dan akan kita sampaikan ke partai kita di pusat, yang sedang menggodok revisi Undang-Undang KPK,” ucapnya.

“Kita berharap revisi Undang-Undang KPK bertujuan untuk pemberantasan, penindakan, dan pencegahan korupsi di negara kita ini,” sambungnya.

Aksi SMAK mendapat tanggapan positif dari anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta, yang merupakan wakil rakyat dari PAN (Ist)

Aksi SMAK mendapat tanggapan positif dari anggota DPRD Sumut, Hendra Cipta, yang merupakan wakil rakyat dari PAN (Ist)

Menurut Hendra, revisi Undang-Undang KPK bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan untuk melemahkan KPK, tetapi untuk memperkuat KPK. Diharapkannya, aspirasi didengar oleh wakil-wakil rakyat di DPR RI.

“Agar revisi Undang-Undang KPK ini memperkuat KPK dalam hal pencegahan, penindakan, dan pemberantasan korupsi di negari kita. Setuju ya?” tanya Hendra, yang disambut teriakan setuju massa SMAK.

Dalam aksnya, massa membawa spanduk bertuliskan ‘Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (SMAK) Mendukung penuh Revisi UU KPK untuk yang lebih baik dan tegas berintegritas dan profesional dalam pemberantasan korupsi’.

Kemudian ada juga spanduk bertuliskan ‘KPK wajib diawasi agar penyidik tidak liar. KPK harus independen jangan bermain politik praktis’ dan ‘Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan justru menguatkan KPK’.

(rel/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar