LPA: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak

LPA: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anak

Pemaparan oleh Lembaga Perlindungan Anak Deli Serdang tentang kasus kekerasan terhadap anak, Rabu (10/8).

(dgh/rzd)

Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:09

Analisadaily (Medan) - Indonesia saat ini dianggap darurat kekerasan anak. Sejak tahun 2010 hingga 2014, Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) telah melaporkan berbagai tindakan kejahatan seksual serta kejahatan lainnya yang dialami oleh anak.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deli Serdang, Junaidi Malik mengatakan, kondisi kedaruratan dikuatkan dengan banyaknya fakta dan data aduan kekerasan terhadap anak yang diterima Komnas PA.

“Aduan terus meningkat dan dampaknya terus meluas,” kata Junaidi dalam rapat dengan Ibu-ibu Keluarga (IK) DPRD Medan, di ruang Badan Anggaran DPRD Medan, Rabu (10/8).

Menurut Junaidi, penegakan hukum belum menunjukkan keberpihakan terhadap anak sebagai korban. Aparat penegak hukum masih menggunakan kaca mata kuda dalam menangani perkara kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak.

“Putusan Hakim dalam perkara kejahatan seksual masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban,” ujarnya.

Disebutkan Junaidi, fakta menunjukkan bahwa masih banyak hakim memutus vonis bebas bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan orang dewasa, seperti apa yang terjadi di Pengadilan Labuhan Batu, Pengadilan Negeri Medan, Lampung dan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara.

“Alasannya tidak cukup bukti, sementara UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Justru masih banyak hakim memutuskan perkara tidak maksimal dan tidak berkeadilan bagi korban,” sebutnya.

Junaidi menerangkan, sedikitnya ada tujuh penyebab maraknya kejahatan seksual yang terjadi kepada anak. Pertama, merajalelanya pengaruh tontonan pornogarfi dan porno-aksi yang mudah diakses masyarakat. Kedua, pornografi dan porno aksi telah menjadi adiksi dan penyakit yang harus disembuhkan bagi pelanggannya.

Ketiga, runtuhnya ketahanan keluarga atas nilai-nilai agama, sosial, etika moral serta degradasi nilai solidaritas antar sesama. Keempat, pengaruh gaya hidup yang tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi. Kelima, budaya permisif yang dibarengi kentalnya budaya meniru dan keenam sikap feodal yang belum terkikis.

“Yang paling parah runtuhnya ketahanan keluarga. Sebab keluarga adalah benteng utama pertahanan keluarga dari segala serangan budaya buruk atau tindak kejahatan,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua IK DPRD Medan, Megaria Sinambela menilai, komunikasi antara orang tua dengan anak yang tidak terjalin baik menjadi akar runtuhnya ketahanan keluarga.

“Harusnya komunikasi antara suami dengan sitri, juga orang tua dengan anak tetap terjalin baik. Akrab dan dekat, agar anak bebas bercerita apa saja kepada ayah atau ibunya,” kata istri Ketua DPRD Medan, Henry John Hutagalung, tersebut.

(dgh/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar