Lelang Pengadaan Sapi di Sumut Rawan Persekongkolan

Lelang Pengadaan Sapi di Sumut Rawan Persekongkolan

Ilustrasi.

(eal/rzp)

Rabu, 30 Agustus 2017 | 15:42

Analisadaily (Medan) - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dituding melakukan persekongkolan dalam lelang pengadaan ternak sapi potong sebanyak 1.096 ekor.

Bahkan, salah satu perusahaan yang mengikuti lelang tersebut sudah mengadukan persoalan ini ke Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Direktur PT. Viyata Karya Yudha, Andi Kurnia, pihaknya dinyatakan gugur oleh Pokja-046B pada tahap evaluasi teknis dengan alasan kandang yang ditawarkan tidak sesuai persyaratan.

Padahal dalam dokumen pengadaan, Pokja tidak mencantumkan kriteria kandang yang harus dipenuhi sebagai persyaratan teknis.

"Kita sangat menyesalkan sikap Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melalui Pokja-046B ULP, yang mengambil keputusan dengan alasan yang tidak tertera dalam persyaratan," kata Andi Kurnia, Rabu (30/8).

Lebih lanjut Andi menjelaskan, Pokja-046B terindikasi melakukan persekongkolan dengan salah satu perusahaan yang dimenangkan dalam lelang, meskipun perusahaan tersebut memiliki tawaran harga paling tinggi.

"Lelang tersebut berupa pengadaan ternak sapi potong sebanyak 1.096 ekor untuk 137 kelompok. Masing-masing kelompok dapat 8 ekor. Dari empat peserta lelang, kita memiliki tawaran paling rendah, yakni Rp 14.500.000.000, sedangkan perusahaan yang memiliki tawaran harga Rp 15.491.960.000 justru dimenangkan. Alasan yang dipakai justru tak ada dalam dokumen pengadaan," sambung Andi.

Sementara Ketua Pokja-046B, Azhadi Halomoan, ketika dikonfirmasi Analisadaily.com mengatakan, alasan pihaknya menggugurkan penawar terendah PT. Viyata Karya Yudha dalam lelang tersebut dikarenakan kandang penampungan yang disediakan tidak layak.

"Dalam dokumen yang dimasukkan dalam lelang, mereka memberikan foto kandang kambing, bukan kandang sapi. Kalau masalah tawaran, itu tidak menjadi tolak ukur dalam lelang," ucap Azhadi didampingi Sekretaris Pokja-046B, Nanda Christianto Hutagalung.

Namun ketika ditanya terkait tidak adanya kriteria kandang dalam persyaratan dokumen pengadaan, Azhadi tidak bisa menjelaskan alasannya. Dia hanya mengaku, sudah memberi waktu kepada para peserta lelang untuk menanyakan hal yang belum dipahami dalam persyaratan.

"Kita ada kasih aanwijzing (surat untuk penjelasan awal sebelum pekerjaan atau tender dalam perusahaan dilakukan) selama satu jam, namun tidak ada peserta lelang yang bertanya, ya kita anggap sudah paham semua," jelas Azhadi.

Sedangkan Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, OK Hendry menegaskan, pihaknya sudah membentuk tim untuk menyelidiki persoalan ini. Namun dia belum mau memberi komentar lebih banyak karena masih menunggu hasil investigasi dari timnya.

"Kita sudah bentuk tim untuk menyelidiki kasus itu, namun tolong jangan intervensi tim kita. Biarkan dulu mereka bekerja," imbau OK Hendry.

(eal/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar