Legal Smart Channel, Sarana Konsultasi Hukum Gratis Masyarakat Indonesia

Legal Smart Channel, Sarana Konsultasi Hukum Gratis Masyarakat Indonesia

Legal Smart Channel

(rzp/eal)

Senin, 17 Juli 2017 | 18:18

Analisadaily (Jakarta) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Yasonna Laoly melalui unit kerjanya, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), mengajak masyarakat agar memanfaatkan aplikasi Legal Smart Channel.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum, Rachmat Abdillah, aplikasi Legal Smart Channel berfungsi untuk membantu masyarakat memahami permasalahan hukum secara online.

"Aplikasi ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap jasa konsultansi hukum yang cepat, tepat, sederhana, berkualitas, dan tanpa dipungut biaya alias gratis," kata Rachmat, Senin (17/7).

Rachmat melanjutkan, kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang memiliki keluhan segala permasalahan hukum dapat bertanya melalui aplikasi Legal Smart Channel. Sebab menurutnya, akan ditangani langsung oleh para Fungsional Penyuluh Hukum BPHN.

Adapun salah satu fitur unggulan dalam aplikasi ini ialah Layanan Konsultasi Hukum gratis secara online kepada masyarakat yang membutuhkan solusi atas permasalahan hukum mereka.

Namun, jika permasalahan hukum dirasakan cukup pelik dan perlunya melakukan konsultasi hukum secara tatap muka. Masyarakat juga dapat mendatangi para penyuluh hukum yang berada di tiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau datang ke Badan Pembinaan Hukum Nasional yang beralamat di Jalan Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur.

"Penyuluh Hukum selalu stand by," ujarnya.

Rachmat menyebut, layanan dari apikasi Legal Smart Channel diharapkan juga dapat mewujudkan salah satu program nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat.

Maka bagi masyarakat Indonesia yang memiliki permasalahan hukum supaya dapat mengakses aplikasi tersebut, supaya tidak ragu memanfaatkan jasa Penyuluh Hukum secara gratis melalui aplikasi yang diciptakan BPHN pada 2015 lalu.

"Tidak ada pungutan biaya," ucapnya.

Lebih lanjut, aplikasi ini memiliki beberapa fitur lainnya, seperti BPHNTV memuat film pendek dan film dokumenter penyuluhan hukum dan bantuan hukum, BPHN Radio memuat siaran radio yang membahas mengenai tema-tema hukum, Peta Akses Bantuan Hukum memuat data-data sebaran Organisasi Bantuan Hukum, dan Penyuluh Hukum dan Rumah Tahanan di seluruh Indonesia.

"Aplikasi ini dapat juga di-download di smartphone via PlayStore di Android dan App Store pada iOS atau dapat di akses di lsc.bphn.go.id," tandas Rachmat.

(rzp/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar