LBH APIK: 68 Kasus KDRT di Sumut Selama 2018

LBH APIK: 68 Kasus KDRT di Sumut Selama 2018

Sosialisasi LBH APIK terkait  kasus KDRT.

(jw/rzd)

Jumat, 8 Februari 2019 | 17:07

Analisadaily (Medan) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Medan mencatat, pada 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 77 kasus dan 2018 berjumlah 68 kasus.

"Tahun 2018, kasus KDRT di Sumut menurun dari tahun sebelumnya," kata Koordinator Pelayanan dan Bantuan Hukum LBH APIK Medan, Rasina Nasution kepada Analisadaily.com, Jumat (8/2).

Rasina menjelaskan, dari tahun ke tahun permasalahan kekerasan terhadap perempuan masih saja terus berlangsung. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya hukum yang tidak berpihak kepada perempuan maupun penegak hukum lainnya yang menangani permasalahan kekerasan terhadap perempaun.

"Selain itu, faktor utama terjadinya KDRT adalah kurangnya fondasi ketahanan dalam rumah tangga, ekonomi, komunikasi, yang paling kuat itu narkoba," jelasnya.

Menurut Rasina, ragam kasus yang diadukan ke LBH APIK Medan terdiri atas KDRT, Perceraian, Pencabulan, Penganiayaan, Hak Asuh, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Penipuan dan lainnya.

Sampai saat ini kasus KDRT masih mendominasi pada kasus-kasus yang masuk ke LBH APIK Medan. Pada tahun 2015 terdapat 83 kasus. KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT membagi 4 (empat) jenis kekerasan, yaitu (1) Kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual dan (4) kekerasan ekonomi (penelantaran dalam lingkup rumah tangga).

"Efek yang paling fatal adalah psikisnya, karena setelah mengalami KDRT banyak korbannya yang tidak mampu menghadapi dunia seperti berkurung di rumah, sehingga apabila korban ada mempunyai anak, anaknya bisa terlantar," sambung Rasina.

LBH APIK Medan berharap bagi penegak keadilan kasus KDRT ini harus benar-benar serius ditegakkan. Karena banyak korban yang menjadi disalahkan dalam kasus KDRT.

"Intinya keadilan bagi korban KDRT itu belum terasa, karena masih banyak penegak keadilan yang tidak memahami UU PKDRT itu. Makanya jadi bias," pungkasnya.

(jw/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar