Lahan Tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung dan Siantar Rampung Mei 2019

Lahan Tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung dan Siantar Rampung Mei 2019

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Bambang Priono, memberi keterangan, Sabtu (30/3)

(jw/csp)

Sabtu, 30 Maret 2019 | 11:52

Analisadaily (Medan) - Pengadaan lahan untuk ruas tol Tebing Tinggi-Pematangsiantar diprediksi rampung pada Mei 2019.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Bambang Priono mengatakan, pihaknya tengah memproses pengadaan lahan untuk ruas Tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung yang sudah dilakukan sejak Agustus-September 2018.

"Kemungkinan untuk  jalan tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung dan Tebing Tinggi-Pematang Siantar akan menjadi yang tercepat di Indonesia. Karena, saat ini proses sudah berada di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)," katanya, Sabtu (30/3).

Bambang mengungkapkan bahwa saat ini tim Yuridis BPN sudah meninjau ke lapangan untuk melakukan percepatan pengadaan lahan tol Tebing Tinggi-Kuala Tanjung dengan panjang 42 Km.

"Perkiraan, kalau pengerjaan bisa selesai dalam setahun, tol Medan-Tebing Tinggi, Tebing Tebinggi-Kuala Tanjung dan Medan-Tebing Tinggi-Pematang Siantar akan terkoneksi semua," ungkapnya.

Bambang menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol bertujuan agar Sumatera Utara tidak ketinggalan dengan Palembang, Pekanbaru dan Makassar yang kini perlahan.

Dalam proses pembangunan jalan tol, Kanwil BPN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Andil Kementerian PUPR dalam hal ini adalah bertugas membayar ganti rugi lahan.

Sedangkan pembangunannya juga dapat dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dan anak perusahaannya. Untuk pengelolanya, dipercayakan kepada Jasa Marga dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Bambang menambahkan, kepada masyarakat agar mengedepankan kepentingan umum, termasuk yang terkena dampak pembangunan. Masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan tanah sebaiknya dilakukan dengan arif.

"Bukan justru menghambat-hambat pengadaan tanah yang sedang berjalan. Karena, sebagai warga negara, khususnya masyarakat Sumut, harus ingat, jalan tol bagian proyek strategis nasional yang fungsinya bagian kepentingan umum," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno pada Minggu (24/3), resmi membuka pengoperasian seksi 7 ruas jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT). Pengoperasian  dilakukan karena masyarakat menginginkan agar jalan tol segera bisa dilalui.

(jw/csp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar