Kuasa Hukum: Ada Pihak Menghambat Legalisir Ulang Ijazah JR Saragih

Kuasa Hukum: Ada Pihak Menghambat Legalisir Ulang Ijazah JR Saragih

JR Saragih.

(aa/rzp)

Jumat, 9 Maret 2018 | 18:57

Analisadaily (Medan) - Sesuai amar putusan Bawaslu Sumatera Utara dalam sidang sengketa Pilgubsu 2018 kemarin, bakal calon Gubernur Sumut, JR Saragih, diminta untuk melegalisir ulang kembali ijazah SMA-nya.

Dan sesuai putusan tersebut, JR diberi waktu untuk melegalisir ulang ijazah ke Dinas Pendidikan Jakarta selama tujuh hari kerja, sejak tanggal 8 sampai 16 Maret 2018, minus tanggal 10-11 Maret 2018 karena hari libur.

Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui secara rinci apakah pihak JR sudah melakukan legalisir ulang tersebut. Namun, ada pihak-pihak yang mencoba menjegal agar legalisir ijazah itu tidak terlaksana.

Kuasa hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang mengatakan, pihaknya sudah memiliki bukti perihal upaya penjegalan tersebut.

"Ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan itu dengan mensomasi dinas pendidikan Jakarta, agar ijazah tidak dilegalisir. Ada suratnya pada kita," katanya kepada wartawan usai perbaikan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Jumat (9/3).

Ketiga disinggung perihal siapa pengirim suratnya, ia enggan mempublikasikannya, karena pihaknya ingin lebih dulu mengklarifikasi dulu kebenaran surat tersebut.

"Tidak bisa kita publikasikan dulu, karena kita harus klarifikasi dulu. Jika kita tetap publikasikan dan belum klarifikasi kebenarannya, malah nanti kita pula yang bisa kena UU ITE," sebutnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat pihaknya mau menjalankan putusan Bawaslu Sumut tersebut, ada pihak yang melaporkan atas dugaan fotokopi ijazah SMA yang dilegalisir untuk mendaftar Pilgubsu 2018 kemarin adalah palsu.

Ikhwaluddin menambahkan, itu salah satu upaya-upaya penjegalan. Ia menyebut tidak tahu apakah upaya itu sengaja atau tidak. "Tapi itu berdampak pada proses untuk melegalisir ulang ijazah. Tentu waktu kita tersita. Pasti kita dipanggil dan pasti kita membahas itu," paparnya.

Meski demikian, lanjutnya, laporan itu merupakan hak warga negara. Namun ia menyayangkan kenapa laporan itu ada setelah keluar putusan sidang sengketa Pilgubsu 2018 di Bawaslu Sumut.

"Kenapa baru sekarang. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya. Di saat kita dalam proses legalisir kenapa ada laporan itu. Kita sangat menyayangkan hal itu," pungkasnya.

(aa/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar