KPU Sumut: Hanya Tujuh Parpol 100 Persen Memenuhi Syarat

KPU Sumut: Hanya Tujuh Parpol 100 Persen Memenuhi Syarat

Komisioner KPU Sumut divisi hukum, Iskandar Zulkarnain.

(aa/rzd)

Minggu, 11 Februari 2018 | 18:21

Analisadaily (Medan) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka perihal rekapitulasi tingkat provinsi hasil verifikasi faktual partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019 di Hotel Santika, Medan.

Rapat tersebut merupakan penyampaian hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh 33 KPU Kabupaten/Kota se-Sumut terhadap 12 Parpol peserta Pemilu 2014 lalu dan 4 Parpol baru.

Komisioner KPU Sumut divisi hukum, Iskandar Zulkarnain mengatakan, rapat ini untuk menyampaikan sebuah Parpol tingkat kabupaten/kota itu dinyatakan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Dijelaskannya, dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumut, mayoritas terdapat sejumlah Parpol yang dinyatakan TMS dan jumlah Parpol yang TMS di tiap-tiap daerah variatif.

"Jumlah Parpol yang TMS tiap daerah bervariasi. Ada satu, dua, bahkan lebih. Namun dari 33 Kabupaten/Kota se-Sumut, hanya Kabupaten Nias Selatan yang paling banyak TMS yakni sampai 4 Parpol," katanya, Minggu (11/2).

Lanjut Iskandar, banyak sebab sebuah Parpol dinyatakan TMS, mulai dari Parpol yang tidak menyerahkan dokumen, jumlah keanggotaan partai tidak mencapai batas minimal, bahkan ada cabang Parpol yang tidak ada di daerah tersebut.

Meski demikian, tambah Iskandar, ada 11 daerah yang ke-16 Parpol tersebut dinyatakan MAS seperti Asahan, Dairi, Langkat, Binjai, Siantar, Sibolga, Tebing, Labuhan Batu, Labusel, Tapsel, Tapteng.

"Namun jika dirangkum dari sisi Parpol-nya, hanya tujuh Parpol yang dinyatakan MS 100 persen dari total 33 Kabupaten/Kota di Sumut antara lain PDIP, Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, Nasdem, dan partai baru Perindo," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, selanjutnya hasil rekapitulasi ini langsung di input ke dalam Sipol (sistem informasi parpol) KPU RI. "Penetapan Parpol peserta Pemilu 2019 dilakukan oleh KPU RI pada 17 Februari 2018," tandasnya.

(aa/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar