KPU Sumut Gelar Rakor Perihal Tahapan Kampanye Pilkada

KPU Sumut Gelar Rakor Perihal Tahapan Kampanye Pilkada

Rapat koordinasi tahapan kampanye Pilkada, Rabu (24/1).

(aa/rzd)

Rabu, 24 Januari 2018 | 14:16

Analisadaily (Medan) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi (Rakor) perihal tahapan kampanye dalam Pilkada serentak 2018.

Dalam rapat yang dihadiri 33 KPU kabupaten/kota se-Sumut membahas berbagai mekanisme atau regulasi dari kampanye para pasangan calon (Paslon) kepala daerah.

Komisioner KPU Sumut, Yulhasni mengatakan, Rakor yang dihadiri oleh seluruh KPU kabupaten/kota di Sumut lebih banyak ditujukan kepada 8 KPU Kabupaten/Kota yang juga menggelar Pilkada 2018.

"Delapan daerah ini yang lebih dikhususkan. Selain untuk Pilgubsu, mereka juga menggelar Pilkada. Sedangkan 25 KPU kabupaten/kota lainnya hanya membahas tahapan kampanye Pilgubsu," katanya, Rabu (24/1).

Sesuai peraturan, tambah Yulhasni, masa kampanye Pilkada serentak tahun ini dimulai pada 15 Februari sampai 23 Juni 2018.

"Namun sebelum kampanye di mulai, tentu lebih dulu akan ada penetapan Paslon pada 12 Februari 2018 dan sehari kemudian (13 Februari 2018) pengundian nomor urut, baru lalu kampanye," ucapnya.

Dengan waktu kampanye yang semakin dekat ini, maka digelar Rakor agar persiapan-persiapan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye yang disediakan oleh KPU itu sudah siap saat dimulai masa kampanye.

"Tentu persiapan ini tidak bisa dilakukan dengan cepat, karena banyak mekanisme dalam pengadaan barang di KPU, termasuk tender. Maka secepatnya KPU harus ada koordinasi dengan tim penghubung Paslon," sebutnya.

Kampanye Pilkada tahun ini berbeda dengan kampanye Pilkada 2015 lalu. Jika 2015 APK dan bahan kampanye semuanya disediakan oleh KPU, di tahun ini KPU bersama tim Paslon sama-sama menyediakannya.

"Mekanismenya, semua APK dan bahan yang berasal oleh KPU akan diserahkan ke tim Paslon dan nantinya akan menjadi tanggung jawab tim Paslon," paparnya.

APK berupa baliho, umbul-umbul dan spanduk. Sedangkan bahan kampanye seperti flayer, poster, brosur, dan striker, serta itu tidak boleh ditempatkan di rumah ibadah, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan.

"Dan ada berbagai jenis kampanye seperti rapat umum, rapat terbatas, debat, media massa, dan media sosial," tandasnya.

(aa/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar