KPU Sumut Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Berkas Sihar Sitorus

KPU Sumut Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Berkas Sihar Sitorus

Hamdan Noor Manik.

(jw/rzp)

Rabu, 14 Februari 2018 | 18:31

Analisadaily (Medan) - Keberatan dengan surat hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut yang meloloskan Sihar Sitorus sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pilgubsu 2018, seorang warga bernama Hamdan Noor Manik, warga Jalan Nusa Indah III, Tanjung Sari, Batang Kuis, Deli Serdang mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Jalan Adam Malik, Medan.

Hamdan Noor Manik mengatakan, surat keterangan pengganti Ijazah yang digunakan oleh Sihar Sitorus untuk mendaftar sebagai calon Wakil Gubernur terindikasi tidak sesuai aturan yang ada pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan foto copy ijazah/STTB/ surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Saya datang ke Bawaslu untuk melaporkan KPU Sumut soal penetapan. Persoalannya, masalah peraturan tersebut yang menyangkut tentang surat keterangan pengganti ijazah salah satu Paslon. KPU Sumut apakah menggunakan Permen itu dalam menentukan atau tidak, sehingga saya datang mengadu dan meminta agar Bawaslu memerintahkan KPU Sumut untuk meninjau ulang. Sepanjang tidak sesuai undang-undang yang berlaku, itu batal demi hukum. Berarti KPU melampaui kewenangannya," kata Hamdan kepada wartawan usai membuat laporan ke Bawaslu Sumut, Rabu (14/2).

Hamdan juga menegaskan, dalam pengaduannya tersebut, dirinya menyampaikan 3 alat bukti kepada Bawaslu Sumut, yakni Surat Keputusan KPU tentang pengesahan, Foto copy pengganti ijazah atas nama Sihar Sitorus dan Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan foto copy ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Saya sudah melampirkan itu. Itu harus ditinjau sesuai tidak dengan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan mengatakan, laporan yang diterima pihaknya dari Hamdan Noor Manik terkait hal pelanggaran administrasi. Dimana, terlapornya adalah KPU Sumut.

"Kita akan proses sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu RI. Dimana, proses itu nanti sesuai dengan Perbawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pada tahapan Pilkada serentak 2018," katanya.

Syafrida juga menambahkan, untuk pelanggaran administrasi itu ada dua penyelesaian, yaitu dengan cara adjudikasi dan melalui kajian klasifikasi yang mereka lakukan. "Yang pasti berkas itu akan kita pelajari detail dari segi laporannya, isi, bukti dan saksi yang mereka ajukan," tambahnya.

(jw/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar