KPU Sumut dan Disdukcapil Diimbau Tak Saling Menyalahkan Soal DPT

KPU Sumut dan Disdukcapil Diimbau Tak Saling Menyalahkan Soal DPT

Dialog publik diselenggarakan Medan Jurnalis Club, Kamis (9/11).

(rel/rzp)

Kamis, 9 November 2017 | 21:13

Analisadaily (Medan) - Medan Jurnalis Club menggelar dialog bertema ‘Pilkada Sumut: Ketiadaan Blangko E-KTP dan Nasib Pemilik Suara’. Sejumlah tokoh dan narasumber hadir pada acara yang digelar di Medan Club, Jalan Kartini, Medan.

Di antaranya Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Sumut, Rajamin Sirait. Menurutnya, persoalan E-KTP yang harusnya menjadi solusi data kependudukan jangan justru berubah jadi masalah.

"Pilkada adalah pesta rakyat, bukan perpecahan. Mari kita buat Pilkada ini panas, dalam arti positif dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. KPU dan stakeholder harus bisa mewujudkan cita-cita itu," kata Rajamin, Kamis (9/11).

Untuk itu dia berharap agar tidak ada regulasi yang tumpang tindih. "Pemerintah harus lebih peka. Penyelenggara pesta demokrasi diminta lebih aktif lagi menyosialisasikan beberapa poin pelaksanaan pemilihan yang lebih bermakna," ucap Rajamin.

Dia juga mengimbau agar KPU Sumut dan Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak saling menyalahkan dengan polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Akan tetapi, lebih menunjukkan pada sikapnya untuk menyosialisasikan poin-poin penting dalam regulasi tersebut sampai kepada masyarakat. Mari bersinergi," tegasnya.

Hadir dalam acara yang dimoderatori Fakhrur Rozi itu seperti Wakil Ketua NasDem Sumut, Ari Sugarna SSos, Ketua Karang Taruna Sumut, Solahuddin Nasution, Politisi PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Politisi Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, Politisi Golkar Medan, Rizky Syaf Lubis, perwakilan Disdukcapil Medan dan Provsu, akademisi Unimed Dr Bakhrul Khair Amar MSi, Rumah Konstituen serta aktivis mahasiswa.

Senada dengan Rajamin, Akademisi dari Unimed, Dr Bakhrul Khair Amal M.Si menanggapi ancaman pada keberlangsungan pesta demokrasi ini menyatakan bahwa stakeholder terkait harus segera mencari solusi agar tidak ada satu suara pun yang "dihilangkan" oleh proses administrasi kependudukan.

"Ada tumpang tindih regulasi antara PKPU nomor 2 tahun 2017 dengan Surat Edaran KPU no 556 tahun 2016. Jangan sampai ada regulasi yang justru dikhawatirkan menghilangkan hak pilih masyarakat," kata Bakhrul.

Bakhrul juga menganggap pada PKPU no 2 tahun 2017 di pasal 5 ayat 2 (e) disebutkan, dalam hal pemilih belum punya KTP Elektronik dapat menggunakan surat keterangan (Suket) yang diterbitkan disdukcapil setempat.

"Artinya harus kita awasi jika ada mobilisasi dan eksodus massa dari luar daerah yang menggelar Pilkada. Dengan pindah domisili dan menunjukkan e-KTP atau Suket, bisa memilih. Besok-besok pindah domisili lagi," kata Bakhrul.

Untuk itu dia menyarankan agar KPU, Disdukcapil serta stakeholder lain untuk duduk bersama mencari solusi.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan, perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan Pilkada, kerap menjadi sumber konflik. Akibatnya, harapan untuk memperoleh demokrasi yang berkualitas terabaikan.

"Bisa saja di tingkat provinsi maupun kecamatan, penerapan aturan main, seragam. Namun bagaimana dengan di tingkat kecamatan maupun kelurahan? Persepsi bisa saja berbeda. Makanya butuh penyamaan penafsiran terhadap aturan main, mulai dari atas hingga ke bawah," terangnya.

Terkait ketiadaan blanko e-KTP dalam konteks Pilkada di Sumut, Fauzi meyakini tidak akan menimbulkan konflik pada pesta demokrasi tersebut. "Yang paling penting itu, sinkronisasi peraturan antara yang diterbitkan oleh pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum," ujarnya.

Pada bagian lain, Fauzi berharap, apapun alasannya, konflik pilkada tidak boleh dibiarkan tanpa arah yang jelas. "Keteraturan sosial atau dalam tataran yang lebih makro yakni integrasi bangsa tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara," tambahnya.

Fauzi memberikan apresiasi terhadap MJC yang menyelenggarakan dialog tersebut, guna sampainya informasi yang jelas terhadap berbagai lapisan masyarakat.

(rel/rzp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar