KPHSU: Selamatkan Hutan Batangtoru

KPHSU: Selamatkan Hutan Batangtoru

Hutan Batangtoru, Selasa (21/11)

(csp)

Selasa, 21 November 2017 | 23:04

Analisadaily (Medan) - Hutan Batangtoru yang berada di tiga kabupaten meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah adalah tutupan hutan terluas di Sumatera Utara yang tersisa saat ini.

Tak hanya berfungsi ekologis, hutan berstatus lindung ini bermanfaat sangat banyak pada manusia. Mulai sebagai sumber energi, air untuk kebutuhan domestik dan pertanian, juga ekonomi. Dibalik manfaatnya yang mumpuni, permasalahan dan konflik juga tak kalah banyaknya.

Teranyar, lembaga konservasi Sumatra Orangutan Conservation Program (SOCP) dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melansir penemuan subspecies Orangutan di kawasan ini, namanya Orangutan Tapanuli.

Kehebohan atas penemuan ini seolah-olah hasil penelitian baru yang tak terbantahkan. Padahal, pasca disiarkan, banyak muncul argumen-argumen layak uji yang berujung pada kebimbangan.

Di sisi lain, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional dan institusi atasnama konservasi langsung melayangkan permintaan agar status kawasan hutan lindung Batangtoru ditingkatkan menjadi kawasan konservasi untuk melindungi 800 individu Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis) tersebut.

Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU), Jimmy Panjaitan menilai, kalau peningkatan status kawasan hutan dilakukan, dia mengkhawatirkan, wilayah tempat masyarakat menggantungkan kehidupannya akan semakin menyusut, terpinggirkan dan rentan konflik tenurial. Sebab, sekeliling hutan Batangtoru adalah tempat aktivitas ekonomi rakyat yang sangat masif.

"Masyarakat harus memanen getah kemanyan-nya, karet, kopi, dan komoditi lainnya yang berada di sekitar kawasan hutan. Kalau nanti mereka tidak bisa beraktifitas lagi di sana, lalu mereka makan apa? Siapa yang menghidupi mereka? Ini sudah bertentangan dengan jargon Kemen-LHK bahwa hutan untuk rakyat," kata Jimmy, Selasa (21/11/2017).

Selain aktifitas ekonomi rakyat di Batangtoru, lanjutnya, juga terdapat aktivitas industri yang berpotensi terjadi kerusakan hutan dan ekosistemnya seperti industri pertambangan emas, industri panas bumi/geotermal, dan yang sedang digagas saat ini, industri energi tenaga air. Sehingga persoalan akan semakin kompleks.

"Jangan selalu hak-hak rakyat yang dikorbankan, sementara aktivitas indutri yang lebih luas mempengaruhi kerusakan ekosistem dibiarkan. Setreotipe masyarakat sekitar hutan penyebab kerusakan hutan harus dihilangkan," ucapnya.

Menurutnya, solusi untuk melindungi hutan dan orangutannya adalah tidak memberikan izin-izin baru untuk usaha yang mempengaruhi tutupan hutan Batangtoru dan mencabut izin-izin yang tidak produktif. Untuk industri-industri yang sudah beroperasi harus diberlakukan zonasi yang ketat agar tidak memperlebar perambahan dan kerusakan hutan, juga tidak lagi memberikan perpanjangan izin.

"Selamatkan Hutan Batangtoru...! Penemuan Orangutan Tapanuli bukan alasan perubahan status kawasannya. Janganlah mengambil keuntungan pribadi dan korporasi dengan mengambil hak rakyat atau mengatasnamakan konservasi. Ini tugas pemerintah pusat dan daerah, juga tugas kita bersama, untuk melindungi kawasan hutan ini dari eksploitasi dan hanya memanfaatkannya sesuai peruntukan dan fungsinya," pungkas Jimmy.

Ditempat berbeda, Ketua Simpul The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Sumatera Utara Dinda Bethari, mengharapkan lembaga-lembaga konservasi menjadi garda terdepan menyelamatkan hutan Batangtoru dan mengadvokasinya. Bukan malah berkolaborasi dengan para industri yang jelas-jelas berkontribusi merusak hutan dan habitatnya.

"Selama ini yang terjadi, apalagi di Sumatera Utara, upaya konservasi selalu kalah dengan industri. Selain advokasi, yang harus dilakukan adalah penguatan ekonomi masyarakat sekitar hutan sehingga mereka turut serta melindungi wilayah hutan. Bukan malah membatasi wilayah kehidupan mereka," kata Dinda.

SIEJ Sumatera Utara, katanya lagi, mendesak pejabat pemerintahan daerah untuk melindungi wilayah kehidupan rakyat, dan berkontribusi dalam perlindungan habitat. Gerakan perlindungan perlu pendanaan, terkait minimnya anggaran ini, Dinda menyarankan Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA Sumatera) yang mendanainya.

"Sumber dananya dari pemutihan hutang negara. Kami menilai selama ini TFCA Sumatera tidak pernah berdampak pada gerakan konservasi dan peningkatan ekonomi rakyat. Padahal tujuannya untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera yang tingkat deforestasinya sangat tinggi," tegas Dinda.

Sebelumnya, usai publikasi penemuan Orangutan Tapanuli di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi pada dua pekan lalu, gubernur mengatakan, spesies yang terancam punah tersebut harus dikembangkan menjadi andalan Sumut. Caranya dengan tidak diburu dan menjaga kelestarian kawasan hutan tempat mereka.

"Jangan ada lagi penebangan hutan liar yang membunuh makhluk hidup di sekitarnya. Pemprov Sumut akan mengeluarkan aturan penyelamatan orangutan ini dan mengharapkan Kemen-LHK lebih selektif mengeluarkan izin usaha di kawasan hutan Batangtoru," kata Erry.

Dijelaskannya, kawasan hutan lindung Batangtoru adalah hutan alam yang belum terjamah dengan luas 133.841 hektar. Menjadi rumah bagi satwa liar langka yang dilindungi seperti harimau, tapir, beruang madu, orangutan, serta berbagai jenis burung mulai kuau, enggang, takur, pelatuk dan rangkong.

Koordinator Program PAN ECO-SOCP Yayasan Ekosistem Leuser, Gabriella Fredricson mengatakan, awal penemuan spesies Orangutan Tapanuli di 2011 oleh peneliti dari universitas Swiss dan IPB. Hasil penelitian menunjukkan genetika orangutan di Tapanuli lebih dekat dengan genetika orangutan di Kalimantan, dibanding genetika orangutan di ekosistem Leuser.

(csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar