KPA Sumut Desak Kapolri Bentuk TPF Terkait Kematian Golfrid

KPA Sumut Desak Kapolri Bentuk TPF Terkait Kematian Golfrid

KPA Sumut (Ist)

(rel/rzd)

Senin, 14 Oktober 2019 | 20:18

Analisadaily (Medan) - Sepekan meninggalnya Golfrid Siregar, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut), hingga kini belum diketahui penyebab pasti luka parah di kepala sampai meninggal dunia di RSUP Adam Malik, Medan.

Setelah mendapatkan perawatan selama 3 hari, banyak pihak tidak percaya, meninggalnya aktivis Walhi tersebut akibat dugaan sementara Kepolisian, yakni kecelakaan tunggal. Ketidak percayaan banyak pihak, karena kecilnya kerusakan sepeda motor korban dan Kepolisian belum menghadirkan saksi yang melihat langsung kejadian kecelakaan tunggal tersebut.

“Apalagi sampai saat ini belum ada CCTV yang menunjukan tabrakan tunggal tersebut di Underpass Titi Kuning, Medan Johor,” kata Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaharuan Agraria Sumatera Utara (KPA Sumut), Hawari Hasibuan, melalui pernyataan tertulis diperoleh Analisadaily.com, Senin ((14/10).

“Kepolisian mestinya bekerja maksimal dalam proses penyidikan dan penyelidikan,” sambungnya.

Menurut Hawari, jika diperhatikan dan amati lebih jeli, CCTV RS Mitra Sejati yang banyak beredar di media sosial. Banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya, jika dibandingkan dengan 3 tersangka yang ditetapkan polisi. Salah satunya adalah pembawa becak.

“Menurut saya pakaian pembawa becak tidak seperti umumnya tukang becak, juga tidak menggunakan jaket, padahal kejadian dini hari. Jika diamati gambar hasil CCTV, juga sepertinya masih berusia relatif muda,” ucapnya.

Agar tidak terjadi conlflic of interest dalam penanganan peristiwa Golfrid Siregar dan untuk memastikan proses penyidikan dan penyelidikan lebih independen dan transparan, maka KPA Sumut mendesak agar Kapolri membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dengan melibatkan berbagai macam unsur, termasuk masyarakat sipil, baik nasional maupun lokal.

“Kita mau kasus ini dituntaskan, kita tidak mau Medan menjadi kota yang dicap sebagai daerah yang tidak aman bagi pekerja sosial, pekerja lingkungan, pekerja media dan penggiat HAM,” tegasnya.

Hawari berharap agar kelompok masyarakat dan anggota KPA Sumut mengawal kasus ini, karena Walhi Sumut merupakan rekanan atau lembaga lingkungan yang harus dijaga secara bersama, dan kasus Golfrid Siregar ini bukan hanya milik keluarganya, tapi juga miliki publik.

“Semua publik patut mengawalnya agar keadilan dan penegakan hukum yang adil bisa ditegakkan,” tandasnya.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar