Kongres Memperkuat Posisi Tawar BPRPI Sumut Terhadap Pemerintah

Kongres Memperkuat Posisi Tawar BPRPI Sumut Terhadap Pemerintah

Kongres ke-9 Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut resmi digelar, Sabtu (21/7).

(rel/rzd)

Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:33

Analisadaily (Medan) - Kongres ke-9 Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumut resmi digelar, Sabtu (21/7). Dihadiri seribuan peserta, kongres yang dihelat di Kampong Bandar Setia ini diyakini memperkuat posisi tawar masyarakat adat terhadap pemerintah.

Ketua Umum BPRPI Sumut, Harun Nuh mengatakan, perjuangan rakyat penunggu menuntut keadilan tak pernah surut. Terutama pengakuan serta keadilan agraria seperti yang seharusnya.

"Kongres IX ini juga sebagai langkah perjuangan rakyat penunggu. Kongres ini kita yakini memperkuat posisi tawar BPRPI terhadap pemerintah," tegas Harun Nuh di sela-sela pembukaan Kongres.

Keadilan yang dimaksud tersebut yakni hak-hak masyarakat adat terutama soal tanah jaluran/ulayat.

"Selama ini pemerintah, khususnya Pemprov Sumut belum konkrit merealisasikan janji soal tanah ulayat Sumatera Utara. Padahal di jalur hukum kita sudah menang. Silakan dicek soal putusan hukum nya," kata Harun Nuh.

Untuk itu Harun Nuh menekankan pentingnya kepemimpinan yang memahami organisasi BPRPI dengan sangat baik.

Di tempat yang sama, Penanggung Jawab Kongres, Abdon Nababan, menguraikan ada sejumlah perintah penting Dewan Pertimbangan Adat kepada dirinya. Khususnya mengenai rancangan yang akan dibahas pada Kongres ke-9 BPRPI Sumut.

"Enam bulan belakangan ini saya banyak berdiskusi panjang terkait konsepsi rakyat penunggu. Jadi pada kongres nanti kita menekankan pada hal-hal mendasar nan fundamental untuk kemudian bisa menjadi keputusan bersama BPRPI," imbuh Abdon Nababa yang juga Dewan Nasional AMAN Wilayah Sumatera tersebut.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi dalam sambutannya menekankan pentingnya realisasi konkrit pengakuan pemerintah terhadap rakyat penunggu.

"Di level nasional, perjuangan rakyat penunggu mulai didengar. Namun di tingkat kampong justru konkritnya belum. Makanya kita dorong agar ketua kampong tidak sekali-kali menjual tanah ulayat," kata Rukka.

Rukka mendorong Kongres BPRPI bisa lebih membuka ruang kepada pemuda untuk berperan lebih besar untuk BPRPI.

"Karena kita tahu nasib BPRPI ke depan bergantung kepada pemuda-pemudi," tukas Rukka.

Kongres ke-9 tersebut dihelat di BPRPI Kampong Bandar Setia, Percut Sei Tuan Deliserdang pada Sabtu-Senin (21-23/7/2018).

Kongres mengambil tema ‘Menata Organisasi BPRPI Menunu Masa Depan  Untuk Percepatan Pencapaian Pengakuan, Pengembalian, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Tanah Jaluran/Tanah Adat/Ulayat dan Laut Adat di Dalam Wilayah Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Secara Komunal’.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar