Komisi II DPR RI Tinjau Logistik Pilgubsu

Komisi II DPR RI Tinjau Logistik Pilgubsu

Anggota Komisi II DPR RI lakukan peninjauan logistik Pilgubsu, Senin (25/6).

(aa/rzd)

Senin, 25 Juni 2018 | 21:17

Analisadaily (Medan) - Rombongan anggota DPR RI dari Komisi II meninjau langsung logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 ke gudang KPU Medan di eks kargo Bandara Polonia, Medan.

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI yang hadir dalam kesempatan itu seperti Mardani Ali Sera, Suasana Dachi, Rambe Kamarul Zaman (dari daerah pemilihan Sumatera Utara II) dan lainnya.

Mardani Ali Sera selalu Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, kehadiran mereka untuk melihat persiapan logistik-logistik menjelang hari pemungutan suara Pilgubsu yang dilaksanakan pada Rabu (27/6) mendatang.

Dijelaskannya, tujuan kehadiran pihaknya tak lain untuk menjalani fungsi pengawasan. Sebab mereka ingin Pilkada serentak 2018 bisa berjalan sukses dan lancar.

"Salah satu indikator sukses itu adalah pengawasan. Kita ingin mengecek sedetail-detailnya, baik dari jumlah surat suara, bagaimana kualitas kotak suara, bagaimana prosedur pengiriman dan lainnya," katanya, Senin (25/6).

Ia menyebut kualitas kotak suara Pilkada 2018 ini sudah cukup baik dibandingkan dengan kotak suara di pemilu-pemilu sebelumnya.

"Jika sebelumnya polos tidak ada transparan (kaleng dan kardus). Pada Pilkada ini ada sedikit tampak transparannya," sebutnya.

Dijelaskannya, kotak suara Pilkada 2018 ini sudah menuju hal baik. Sebab pada Pemilu 2019 mendatang semua kotak suara harus menggunakan model kotak yang transparan.

"Itu merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang wajib menggunakan kotak suara full transparan. Itu tak lain untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat agar lebih demokratis," paparnya.

Lebih lanjut ia berharap agar Pilkada serentak tahun ini dapat berjalan lancar tanpa ada jarak, karena berbeda pilihan pemimpin.

"Kita juga berharap agar penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dapat bersikap netral, bekerja profesional dan jangan memihak. Serta TNI-POLRI juga harus bersikap netral," harapnya.

"Selain itu, Pilkada ini bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja sebagai penyelenggara pemilu. Tapi juga merupakan tanggung jawab semua masyarakat. Sebab biaya ini merupakan uang masyarakat juga," pungkasnya.

(aa/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar