KNPI Sumut Lantik Pengurus LKM Untuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

Penyelesaian Kasus Sengketa Medik di Sumut

KNPI Sumut Lantik Pengurus LKM Untuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

Pelantikan pengurus LKM DPD KNPI Sumut

(rel/eal)

Minggu, 14 Januari 2018 | 20:59

Analisadaily (Medan) - Lembaga Kesehatan Masyarakat (LKM) yang berada di bawah naungan DPD KNPI Sumatera Utara resmi dilantik oleh Ketua DPD KNPI Sumut, Sugiat Santoso, didampingi sekretaris, Iqbal Hanafi Hasibuan.

LKM KNPI Sumut dipimpin oleh dr. Dedi Ardinata sebagai ketua umum dan Sabar Ahmad sebagai sekretaris umum.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu berdirinya LKM DPD KNPI Sumut, khususnya kepada Ketua KNPI Sumut Bung Sugiat Santoso. LKM ini diharapkan menjadi lembaga yang bisa menjadi wadah bagi para profesional di bidang kesehatan yang bekerjasama dengan tim ahli di bidang IT dan publikasi untuk lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mudah menjalin konsultasi kesehatan dan LKM menjadi pelopor keluarga sehat di Sumatera Utara," kata dr. Dedi Ardinata di Medan, Minggu (14/1).

Sementara Ketua DPD KNPI Sumut, Sugiat Santoso mengatakan, saat ini indeks kebahagiaan masyarakat Sumut sangat rendah, hanya satu tingkat di atas Papua. Menurutnya, salah satu hal penting yang berkontribusi mewujudkan kebahagiaan masyarakat adalah kesehatan.

Oleh karena itu, dengan terbentuknya LKM DPD KNPI Sumut, Sugiat berharap tingkat kesehatan masyarakat Sumut menjadi semakin baik sehingga visi Sumatera Utara bermartabat dapat terbantu dalam proses mewujudkannya.

"Sumatera Utara tahun 2017, indeks kebahagiaannya sangat rendah, satu tingkat di atas Papua. Kebahagiaan itu salah satu unsur penyusunnya adalah tingkat kesehatan. Jadi semakin baik tingkat kesehatan masyarakat, maka semakin baik pula indeks kebahagiaannya. Oleh karena itu, saya berharap LKM ini dapat menjadi lembaga yang benar-benar aktif berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Sumatera Utara. Sehingga cita-cita kita untuk menjadikan Sumatera Utara bermartabat lebih mudah untuk terwujud," tegas Sugiat.

Usai para pengurus LKM DPD KNPI Sumut dilantik, acara dilanjutkan dengan dialog interaktif bertema "Penyelesaian Kasus Sengketa Medik di Sumut".

Dialog tersebut dipandu oleh pengurus LKM DPD KNPI Sumut, dr. Restuti Hidayani. Sementara pembicara yang dihadirkan dalam diskusi ini adalah dr. Beni Satria dari LKM, dr. Khairani Sukatendel, dari LKM, dr. Mohammad Adib Khumaidi dari PB IDI, Dr. Irwan Jasa Tarigan dari Peradi Sumut, dan AKBP Budiman SH (Kasubbid Sunluhkum Polda Sumut) dari Polda Sumut.

dr. Beni Satria dalam pemaparannya mengungkapkan, sengketa medik tidak hanya terjadi antara dokter dengan pasien. Sengketa medik juga tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan.

"Sengketa medik bukan cuma terjadi antara dokter dengan pasien, tapi juga dokter dengan rumah sakit, rumah sakit dengan BPJS, BPJS dengan dokter. Namun yang sering dipublikasi itu sengketa antara dokter dengan pasien. Sengketa medik bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tidak harus langsung dibawa ke pengadilan. Sengketa itu biasanya terjadi karena ada hak-hak yang tidak terpenuhi, baik hak dokter maupun hak pasien," jelasnya.

Beni menjelaskan, istilah sengketa medik pada dasarnya lebih tepat digunakan daripada istilah malpraktek.

Sementara menurut dr. Khairani Sukatendel, istilah malpraktik sering digeneralisir oleh masyarakat untuk meluapkan kekecewaannya karena penyakit tidak sembuh. Setidaknya ada empat hal yang sering mengakibatkan terjadinya sengketa medik.

"Pertama adalah terjadi karena risiko medik, yang saya maksud adalah setiap pasien sangat individualistik, obat dan perlakuan yang sama hasilnya bisa berbeda-beda. Karena setiap orang sangat spesialis dalam merespon penyakit. Kedua kecelakaan medik. Contohnya kemarin ada pasien yang dibedah meninggal sebelum ditangani, ternyata dia menghirup selang tabung oksigen yang berisi nitrogen, ini adalah kesalahan pabrik. Ketiga salah mendiagnosa. Keempat ketidakpusaan terhadap pelayanan kesehatan," ungkapnya.

Untuk melindungi para dokter dari kesalahan penanganan sengketa medik, PB IDI memiliki program meningkatkan kemampuan advokasi para dokter. Demikian disampaikan oleh dr. Mohammad Adib Khumaidi.

"Kalau kita bicara tentang advokasi itu, PB IDI core-nya itu anggota, sama dengan lembaga yang lain. Kepentingan anggota itu tentunya menjadi prioritas kami. Terkait masalah hukum, selalu kami sampaikan, kemampuan advokasi harus ditingkatkan, bukan hanya internal, tapi juga terkait regulasi. Karena ini menjadi bagian penting untuk membicarakan kepentingan anggota, memahami kebijakan atau regulasi," paparnya.

Sementara Dr. Irwan Jasa Tarigan dari Peradi Sumut mengungkapkan bahwa satu-satunya pihak yang dapat menentukan apakah sengketa medik tertentu merupakan malpraktik atau bukan adalah hakim. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada para dokter agar tidak terpengaruh pada tuduhan malpraktik jika belum diputuskan oleh hakim.

Pelantikan pengurus LKM DPD KNPI Sumut

Pelantikan pengurus LKM DPD KNPI Sumut

"Jadi yang namanya malpraktik bukan siapa-siapa yang menentukan, yang menentukan itu hakim. Jangan sampai kita terpengaruh dengan anggapan orang tentang mal praktik, menentukan mal praktik itu sulit. Kita sudah sepakat bahwa pidana medik tidak sama dengan pidana umum. Pidana medik berfokus pada sebab, mengapa. Sedangkan umum langsung kepada akibat. Kecenderungannya begitu, orang-orang di bidang kesehatan harus paham," ujarnya.

Begitu juga jika ada laporan malpraktik kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian, jelas AKBP Budiman, lebih memprioritaskan mediasi atau jalur perdamaian dalam setiap kasus, termasuk malpraktik.

"Polisi itu lebih memprioritaskan mediasi atau jalur perdamaian, termasuk sengketa medik. Kita masih mencari dulu kebenaran laporan itu, kebenaran laporan itu kita cek, kita tidak langsung serta-merta mengatakan itu salah. Laporan tidak bisa kami tolak, harus kami terima baru ditentukan laporan itu, masuk pidana atau bukan, tidak langsung ke penyelidikan, tapi penyidikan dulu. Kita cek dulu dokter yang bersangkutan, rumah sakit yang bersangkutan dan sebagainya," tandasnya.

(rel/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar