Keterangan Inspektorat Sumut Terkait Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat

Keterangan Inspektorat Sumut Terkait Kasus Istri Bupati Pakpak Bharat

Remigo Yolando Berutu dan Made Tirta Kusuma Dewi

(jw/eal)

Senin, 19 November 2018 | 17:04

Analisadaily (Medan) - Inspektorat Provinsi Sumatera Utara angkat bicara soal dugaan penyelewengan anggaran Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Pakpak Bharat yang melibatkan istri Remigo Yolando Berutu, Made Tirta Kusuma Dewi.

"Inspektorat diminta Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan dana PKK. Pemeriksaan sudah kita laksanakan dan laporannya sudah kita sampaikan ke Polda," kata Inspektur Pembantu Wilayah I, Yilpipa Minanda, Senin (19/11).

Yilpipa menjelaskan bahwa pemeriksaan dana PKK Kabupaten Pakpak Bharat dilakukan pada awal 2018 atas permintaan Polda Sumatera Utara. Saat itu pihaknya melakukan wawancara dan pengumpulan bukti untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan serta diterbitkan dalam bentuk laporan.

"Laporan hasil penyelidikan inilah yang sudah diserahkan ke Polda Sumatera Utara," jelasnya.

Terkait pernyataan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Tatan Dirsan, yang mengatakan kasus tersebut sudah dihentikan berdasarkan laporan dari inspektorat, Yilpipa mengaku belum mengetahuinya.

Menurutnya sejauh ini laporan mengenai pengembalian dana tersebut belum pernah mereka terima.

"Kalau mengenai pengembalian dana kami tidak tau karena laporan sudah kami sampaikan, masalah sudah dikembalikan atau tidak, tidak ada dilaporkan kepada kami," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, terindikasi berkaitan dengan uang untuk 'mengamankan' kasus istrinya terkait penyelewengan dana PKK pada tahun 2014.

Pada tahun 2018 kasus tersebut sudah dilimpahkan dari Polres Pakpak Bharat ke Polda Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumut menyebut bahwa kasus itu sudah dihentikan karena yang bersangkutan sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 143 juta. Pengembalian ini menurutnya sudah dilaporkan oleh pihak Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada Polda Sumut. Namun setelah dikonfirmasi, ternyata pengembalian tersebut tidak diketahui oleh Inspektorat.

Sementara Remigo Berutu menjadi kepala daerah ke-104 yang diamankan KPK. Remigo terjaring OTT dan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap mencapai Rp 550 juta dari kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pakpak Bharat.

Uang tersebut diserahkan dalam tiga proses pemberian selama dua hari, masing-masing senilai Rp 150 juta, Rp 250 juta dan Rp 150 juta. Pada pemberian ketiga, tim KPK berhasil menggagalkannya melalui operasi tangkap tangan di kediaman Remigo.

Selain Remigo, KPK juga mengamankan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali dan Hendriko Sembiring selaku pihak swasta rekanan proyek. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar