Keputusan Pemerintah Soal UMP Harus Dilihat Secara Keseluruhan

Keputusan Pemerintah Soal UMP Harus Dilihat Secara Keseluruhan

Ilustrasi.

Rabu, 24 Oktober 2018 | 20:32

Analisadaily (Medan) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara (Sumut) mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut naik 8,03 persen, yaitu dari Rp 2.132.188,68 menjadi Rp 2.303.403,43.

Sekretaris Apindo, Laksamana Adyaksa mengatakan, untuk UMP tersebut harus melihat secara keseluruhan, demi kepentingan sesama bagaimana agar semua pihak tidak dirugikan.

“Ketetapan tersebut dibuat supaya kawan-kawan pekerja buruh itu juga merasa terbantu dan terayomi, tapi pengusaha juga jangan sampai gulung tikar,” katanya, Rabu (24/10).

Menurutnya, hal tersebut merupakan jalan tengah yang harus dipilih agar semua pihak tidak merasa dirugikan.

“Nah, kalau ditanya puas tidak puas, semua orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dari pekerja bilang itu terlalu kecil, pengusaha bilang setiap tahun selalu naik gaji terus,” tuturnya.

Ia bersyukur karena yang duduk di dewan pengupahan daerah terdiri dari semua unsure, mulai dari unsur pemerintah, unsur pasar, pengusaha, serikat pekerja, dan serikar buruh, sehingga dapat berlaku adil.

“Kita berpikir bukan ego kita lagi, tetapi berpikir bagaimana dapat menyejahterahkan semua, baik pekerja maupun pengusaha,” terangnya.

Ia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih luas melihat kondisi yang ada bagaimana. Tentunya sebagai juri, pemerintah saat mengeluarkan peraturan sudah memiliki berbagai pertimbangan.

“Apalagi pemerintah juga punya pakar-pakarnya dari sisi ekonomi, kesejahreraan, dan lainnya,” jelasnya.

Laksamana mengungkapkan, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika pemerintah sudah melakukan putusan, maka coba dihormati dan dihargai. Karena keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama.

“Walaupun berat, harus menerima dan mendukung dengan berbagai catatan. Contohnya dunia usaha, sistem perubahan lama yang dijadikan bahan pertimbangan hanya angka inflasi, enggak ada angka presentase tingkat pertumbuhan ekonomi dijadikan pertimbangan upah,” ungkapnya.

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar