Kepala Pusham Unimed: Polri Harus Implementasikan Democratic Policing

Kapolda Sumut Diimbau Segera Lakukan Evaluasi

Kepala Pusham Unimed: Polri Harus Implementasikan Democratic Policing

Kepala Pusham Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj

(eal)

Jumat, 21 September 2018 | 10:45

Analisadaily (Medan) - Bentrok antar dua kelompok pengunjuk rasa hingga aksi represif oknum kepolisian di depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (21/9) kemarin, sangat disesalkan banyak pihak.

Mahasiswa yang tergabung dalam dua kelompok pro dan kontra Pemerintahan Jokowi-JK harusnya bisa menahan diri agar tidak terlibat konflik saat menyampaikan aspirasinya di lapangan. Sementara petugas kepolisian harusnya memposisikan diri sebagai penengah antar kedua kelompok aksi tanpa diikuti unsur kekerasan.

Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj, menyayangkan aksi kekerasan aparat kepolisian dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa.

"Sepatutnya aksi kekerasan aparat Polri dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa kemarin tidak perlu terjadi. Sangat prihatin dan mencerminkan perilaku oknum Polri yang arogan dan jauh dari jati diri Polri yang Promoter (profesional, modern dan terpercaya)," sesal Majda di Medan, Jumat (21/9).

Majda berharap Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Agus Andrianto, segera melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya agar ke depan tindakan serupa tidak terulang. Apalagi Irjen Pol. Agus sudah cukup memahami kultur masyarakat dan mahasiswa di Sumatera Utara.

"Bapak Kapoldasu harus mengevaluasi kinerja jajarannya dengan baik. Sebagai pimpinan Poldasu yang sesungguhnya sangat paham kondisi Kamtibmas di Sumut, sejatinya lebih mampu memahami karakter aksi masyarakat dan selanjutnya mampu menggunakan pilihan-pilihan pendekatan non-represif semaksimal mungkin," imbaunya.

Salah seorang mahasiswa terluka akibat terkena pukulan saat unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut (net)

Salah seorang mahasiswa terluka akibat terkena pukulan saat unjuk rasa di Kantor DPRD Sumut (net)

"Optimalisasi fungsi Intelijen, Humas dan Binmas sangat penting untuk menghindari invaliditas dan yang lebih terpenting tidak terjebak menjadi residu dari ragam aksi masyarakat, terutama mahasiswa. Asas profesionalitas, proporsionalitas dan nesesitas harus dijunjung tinggi," papar Majda.

Menurutnya, polisi harus lebih mampu memahami situasi lapangan serta mengambil pendekatan yang lebih akadamis dan beradab ketika berhadapan dengan pengunjuk rasa, terutama mahasiswa. Apalagi Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian sudah sering menyuarakan implementasi pemolisian demokratis.

"Massa yang aksi adalah mahasiswa, yakni kelompok terdidik dan cendekia muda Indonesia. Harusnya polisi menggunakan pendekatan yang jauh lbh akademis, beradab dan humanis. Bapak Kapolri berkali-kali menyuarakan dan mendiseminasikan implementasi democratic policing (pemolisian demokratis) yang berintikan penghormatan terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi dan HAM dalam menjalankan fungsi Polri. Dengan potret kejadian itu, masih mengindikasikan diskrepansi yang tajam dengan kesungguhan hati yang ditunjukkan melalui perilaku aparat Polri di lapangan. Oleh karenanya ini harus dievaluasi segera," tegas Majda.

(eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar