Kepala dan Bendahara BPKAD Siantar Tersangka Pungli, Polisi Dalami Kasus

Kepala dan Bendahara BPKAD Siantar Tersangka Pungli, Polisi Dalami Kasus

Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar

(jw/rzd)

Selasa, 16 Juli 2019 | 18:35

Analisadaily (Medan) - Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar terus didalami Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.

Setelah petugas menetapkan Bendahara BPKD Pematangsiantar, Erni Zendrato, dan Kepala BPKAD Pematangsiantar, Adiyaksa Purba, sebagai tersangka, penyidik masih mendalami untuk mengungkap otak pelaku dari pemotongan insentif pekerja pemungut pajak.

"Kepala BPKAD bukan dalangnya. Kalau dia dalangnya, berarti kasusnya sudah berhenti. Masih kita dalami lagi untuk mencari tersangka lain," kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana, Selasa (16/7).

Dari hasil penyidikan sementara, dengan ditemukan bukti-bukti dan keterangan para saksi, Kepala BPKAD Pematangsiantar diduga yang menyuruh. Karena pemotongan insentif pekerja pemungut pajak itu sudah berlangsung lama dan mengalir kepadanya.

"Jadi pemotongan 15 persen itu mengalir ke Adiyaksa. Makanya kita tetapkan dia sebagai tersangka. Untuk sementara dari bukti yang ada seperti begitu. Namun, masih kita kembangkan lagi," jelasnya.

Penyidik sedang bekerja untuk mencari tahu siapa yang memerintahkan kedua tersangka ini.  "Seperti yang saya katakan tadi, kepala BPKAD itu bukan dalangnya, karena kita masih kembangkan ke atas lagi," ucap Ronny.

"Namun untuk belasan saksi yang juga diamankan saat OTT, saat ini  sudah kita pulangkan, karena hanya diperiksa sebagai saksi," pungkasnya.

Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumut telah menetapkan dua tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar.

Polisi melakukan OTT terkait pungli atas pemotongan pemberian uang insentif pemungutan pajak daerah milik pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pematangsiantar sebesar 15 persen dari uang yang diterima Triwulan II Tahun 2019. 

(jw/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar