Kementerian Perdagangan Tindak Tegas Importir Nakal

Kementerian Perdagangan Tindak Tegas Importir Nakal

Pemusnahan barang temuan impor post border wilayah Sumatera Utara untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2019

(rel/rzd)

Senin, 16 September 2019 | 16:13

Analisadaily (Medan) - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melakukan penindakan terhadap importir yang menyalahgunakan kebijakan pengawasan.

Direktur Tertib Niaga, Wahyu Widayat mengatakan, penindakan terhadap importir yang menyalahgunakan kebijakan pengawasan sebagai upaya memperketat pengawasan di kawasan pabean (post border).

“Salah satu tindakan tegas seperti yang kita lakukan kali ini. Kita melakukan pemusnahan barang temuan impor post border wilayah Sumatera Utara untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2019,” kata Wahyu, Senin (16/9).

Barang yang dimusnahkan terdiri dari lampu swaballast, kertas dinding, dan kertas rekam. Jumlahnya dua kontainer atau senilai kurang lebih Rp 1 miliar dari tiga importir.

Dijelaskannya, berdasarkan kegiatan pengawasan, ditemukan importir yang melakukan pelanggaran, yaitu melakukan importasi tidak disertai perizinan impor yang sesuai, misalnya surat persetujuan impor, nomor pendaftaran barang, serta laporan surveyor.

“Karena itu, barang impor tersebut dikenakan sanksi, antara lain pemusnahan,” jelasnya.

Ditjen PKTN sebelumnya melakukan pemusnahan temuan post border di Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut dimusnahkan barang temuan berupa mainan anak, bijih plastik, sepeda roda dua, raket nyamuk, korek api, minyak ikan, luminer, dan kertas kanvas.

Wahyu menerangkan, untuk mekanisme pengawasan post border terdiri dari pemeriksaan kesesuaian antara izin impor milik pelaku usaha yang dikeluarkan Kemendag dengan barang yang diimpor, dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor dan mendorong percepatan usaha, serta investasi di Indonesia.

“Sebagai konsekuensinya, Kemendag memperketat pengawasan barang impor di luar pabean,” terangnya.

Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggrijono menyebut, kegiatan pemusnahan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan. Selain pemusnahan, Kemendag melakukan pemblokiran izin impor terhadap beberapa pelaku usaha yang melanggar aturan.

Kemudian bersama kementerian serta lembaga teknis terkait, terus dilakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan Agustus 2018, ada tiga perusahaan yang melakukan penyelewengan dan melanggar aturan.

Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan penegakan hukum sehingga dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kegiatan importasi.

Sejak Februari 2018, Pemerintah telah menyederhanakan tata niaga ekspor dan impor melalui paket Kebijakan Ekonomi 17 tahun 2017 dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tim Tata Niaga Ekspor dan Impor.

“Penyederhanaan berupa pengurangan barang larangan dan atau pembatasan impor melalui pergeseran pengawasan impor dari border ke post border,” sebutnya.

Kemendag juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal PKTN kerja sama dengan pihak terkait melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengawasan post border.

“Tentunya, kami apresiasi sebesar-besarnya atas kerja sama dengan Polri dalam bidang penegakan hukum barang-barang ilegal seperti yang telah dilakukan beberapa waktu lalu dengan Polda Metro Jaya,” tandasnya.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar