Jurnalis Peliput Pemilu Harus Berperspektif HAM

Jurnalis Peliput Pemilu Harus Berperspektif HAM

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, memaparkan materi dalam Workshop Jurnalistik Mengawal Pemilihan Umum Berperspektif Keragaman dan Hak Asasi Manusia

(rel/eal)

Senin, 1 April 2019 | 15:25

Analisadaily (Medan) - Sebanyak 20 jurnalis menjadi peserta Workshop Jurnalistik Mengawal Pemilihan Umum Berperspektif Keragaman dan Hak Asasi Manusia selama dua hari (30-31/3) di Medan.

Workshop yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan AJI Medan ini menghadirkan narasumber Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik.

Dalam pemaparannya, Taufan mengatakan, para jurnalis perlu menajamkan sensitivitas terhadap aspek keragaman dan HAM dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pihaknya mencatat bahwa hingga kini permasalahan lama masih terjadi. Misalnya, masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai pemilih. Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), masalah itu masih terjadi di mana mayoritas warga binaan masih kesulitan memperoleh haknya sebagai warga negara dalam konteks memilih saat pemilu.

"Kita sudah sampaikan rekomendasi ke KPU nasional dan provinsi sehingga ada perubahan teknis agar hak-hak mereka bisa diberikan," kata Taufan.

Begitu juga halnya dengan penyandang disabilitas. Taufan memperkirakan penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan karena keterbatasan fisik maupun akses ke tempat pemungutan suara (TPS).

Menurutnya KPU harus mengubah aturan atau teknis untuk menjemput bola dengan mendata warga yang belum terdata serta menerima laporan dari semua pihak dan segera melakukan perubahan.

Ketua AJI Medan, Liston Damanik mengatakan, workshop yang digelar atas kerjasama dengan Internews dan Kedutaan Belanda ini sebelumnya telah digelar di Jakarta, Solo, Makassar dan rencananya akan digelar juga di Papua.

Liston mengatakan, pemberitaan terkait Pemilu cenderung lebih banyak mengupas tentang kontestan Pemilu.

"Padahal yang tak kalah penting adalah pendidikan politik melalui pemberitaan sehingga warga negara dapat menimbang janji-janji politik dan program para kontestan," ujar Liston, Senin (1/4).

(rel/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar