Johan Budi Pastikan Satgas Bersama dengan Polri-Kejagung Tak Kerdilkan Peran KPK

Johan Budi Pastikan Satgas Bersama dengan Polri-Kejagung Tak Kerdilkan Peran KPK

(dtc)

Selasa, 5 Mei 2015 | 07:02

detikNews - Jakarta, Polri, KPK dan Kejagung sepakat untuk membentuk satgas antikorupsi bersama. Pimpinan KPK memastikan tim bersama itu tidak akan mengkerdilkan peran lembaga antikorupsi tersebut.

 

"Satgas bersama itu tidak mengurangi kewenangan KPK sesuai dengan UU 30 Tahun 2002 itu. Sama sekali tidak," kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi kepada detikcom, Selasa (5/5/2015).

 

Dalam UU 30 Tahun 2002 secara tersirat menyebutkan KPK merupakan koordinator pemberantasan korupsi. Disebutkan di salah satu pasal, bila Kejagung maupun Polri menyidik kasus korupsi harus melaporkan ke KPK. Hal itu tak berlaku sebaliknya.

Johan mengatakan, sebenarnya selama ini KPK dan lembaga penegak hukum lain, sudah kerap terlibat kolaborasi secara tidak langsung dalam penanganan kasus. Namun belum sampai ke tahap pembentukan tim gabungan.

"Misal dulu di Jawa Timur, KPK menangani kasus. KPK yang menyidik bupatinya, nah kepala dinas di bawahnya ditangani oleh kejaksaan," kata Johan.

Jaksa Agung Prasetyo kemarin menyatakan, satgas bersama ini dibentuk agar tiga lembaga penegak hukum bisa saling mengisi. Seperti diketahui, meski KPK memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penindakan, namun lembaga itu mempunyai jumlah sumber daya manusia yang lebih sedikit.

‎"Seringkali dalam satu kasus itu, KPK punya keleluasaan untuk bertindak karena kewenangannya lebih dari jaksa dan polisi. Itu kita saling memberi dan menerima ya. Di mana KPK mungkin kekurangan tenaga," ujar Jaksa Agung Prasetyo Senin (4/5/2015) kemarin.

"Kejaksaan lebih banyak tenaganya, Polri lebih banyak tenaganya, tapi kewenangan KPK lebih besar. Ini bisa saling sinergi. Saling memberi dan menerima. Dan diharapkan lebih efektif dan optimal," sambung Prasetyo.

Senada dengan Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin mengatakan sinergi antara ketiga lembaga tidak rumit-rumit amat. Hal itu disebabkan karena anggota Kejaksaan dan Kepolisian ada yang pernah bertugas di KPK.

‎"Tidak susah, karena penyidikan kita juga pernah kerja di KPK, penyidik kejaksaan juga pernah bekerja di KPK," kata Badrodin. (fjp)

 

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar