Jelang Pilkada, Pemprov Sumut Diharapkan Jamin Stabilitas Politik dan Ekonomi

Jelang Pilkada, Pemprov Sumut Diharapkan Jamin Stabilitas Politik dan Ekonomi

Effendi Simbolon.

(rel/rzd)

Kamis, 21 September 2017 | 17:28

Analisadaily (Medan) - Menjelang pemilihan gubernur yang akan berlangsung pada 2018, pengusaha Sumatera Utara mulai melakukan aksi melihat dan menunggu (wait and see) untuk berinvestasi.

"Laporan dari sejumlah pengusaha mereka mulai melakukan aksi wait and see untuk berinvestasi di Sumut, karena akan ada Pilgub dan termasuk Pilkada serentak di sejumlah kabupaten/kota Sumut," kata anggota DPR RI, Effendi MS Simbolon, Kamis (21/9).

Disebutkan, pengusaha beralasan aksi menahan investasi itu, khususnya untuk tahun 2018 karena khawatir dengan dampak negatif Pilkada di daerah. Dampak negatif seperti ada kerusuhan hingga kebijakan politik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut sebelum dan sesudah Pilgub.

"Agar pertumbuhan ekonomi tetap bagus di tahun ini dan di 2018, Pemprov Sumut harus bisa menjamin stabilitas politik dan ekonomi," sebutnya.

Effendi yang terus mendapat dukungan kuat untuk maju sebagai calon Gubernur Sumut periode 2018-2023, menyarankan agar Pemprov Sumut tetap konsentrasi menjalankan roda pembangunan dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Serta komitmen dengan janji-janji Pilkada, bukan pula sebaliknya menjadikan anggaran untuk kepentingan politik pribadi.

"Stabilitas ekonomi dan kepastian hukum juga harus terjaga hingga pasca penetapan calon gubernur terpilih," ujarnya.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 5,18 persen. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi Sumut ditargetkan bisa berkisar 5,20 persen dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga triwulan II secara year on year masih 5,09 persen.

Melihat adanya pengaruh Pilgub Sumut terhadap geliat ekonomi, diharapkan agenda politik bisa berlangsung aman dan lancar.

Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario Pratomo, mengakui adanya prediksi pertumbuhan perekonomian daerah akan terpengaruh dengan adanya pemilihan gubernur yang akan digelar pada 2018. Prediksi mengacu pada Pilgub sebelum-sebelumnya.

Pada Pilgub Sumut 2013 misalnya, pertumbuhan ekonomi Sumut turun menjadi 6,08 persen dari 2012 yang telah mencapai 6,45 persen.

"Sumut sedikit berbeda dengan daerah lain. Biasanya pengusaha akan melakukan aksi menunggu untuk berinvestasi, dengan dalih khawatir keamanan dan melihat siapa yang terpilih," terangnya.

Wahyu yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara berpendapat, dengan adanya wait and see pengusaha dalam berinvestasi, maka ada kekhawatiran pertumbuhan ekonomi daerah stagnan atau melambat. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi Sumut ditargetkan bisa berkisar 5,2 persen yang hingga triwulan II secara year on year sudah 5,09 persen.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 5,18 persen. Melihat adanya pengaruh Pilgub Sumut terhadap geliat ekonomi, diharapkan agenda politik itu bisa berlangsung aman dan lancar.

Melihat beberapa nama yang sudah mencuat untuk menjadi calon kepala daerah di 2018, khususnya di Pilgub Sumut, Akademisi dari Universitas Sumatera Utara itu menambahkan, yang dibutuhkan pelaku usaha dan masyarakat adalah sosok gubernur yang memiliki integritas.

"Seperti tidak lagi korupsi, baik yang terjadi di jajaran kepala dinas, kepala daerah. Karena korupsi cerminan ekonomi yang tidak efisien," ungkapnya.

Kemudian yang berintegritas, dan tidak harus datang dari sosok atau figur TNI atau Polri. Menurutnya, semua bisa memiliki integritas, sekalipun politikus. "Paling penting pro kepada investasi. Harus ada komitmen dan memegang kepercayaan. Siapa pun dia, yang pantas memimpin Sumut ini," Wahyu menandaskan.

(rel/rzd)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar