Jaksa Agung: Kita Koordinasi dengan KPK untuk Tangani Kasus Bansos Sumut

Jaksa Agung: Kita Koordinasi dengan KPK untuk Tangani Kasus Bansos Sumut

(dtc)

Selasa, 4 Agustus 2015 | 19:51

detikNews - Jakarta, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meminta agar kasus korupsi bantuan sosial yang disidik Kejaksaan Agung (Kejagung) diambil alih oleh KPK. Apa tanggapan Kejagung?

"Itu kan lain kasusnya. Kalau yang ditangani KPK kan kasus tangkap tangan suap. Kalau yang ditangani kejagung kasus bansos. Walau bagaimanapun dua pihak menangani orang yang sama meski kasusnya berbeda, kita akan koordinasi. Supaya tidak tabrakan atau overlap," jelas Jaksa Agung Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Prasetyo mengaku sejauh ini pihaknya terus berkoordinasi dengan KPK. Mengenai hal teknis akan dibahas lebih lanjut.

"Kita akan lakukan terus, sudah ada pembicaraan. Seperti apa nanti teknisnya," imbuhnya.

"Kita lihat nanti seperti apa. Yang penting prinsipnya sama, kita akan ungkap penyimpangan penyimpangan yang ada terbuka dan masalahnya apa," jawab Prasetyo.

Setelah melalui proses diskusi dan pengkajian, KPK akhirnya memutuskan tidak akan mengambil alih kasus korupsi dana Bansos Sumatera Utara yang kini tengah ditangani kejaksaan. KPK akan fokus pada penanganan kasus suap hakim PTUN Medan.

"Setelah tadi kami bicarakan, lebih baik penanganan perkara Bansos di Kejaksaan saja, pihak kejaksaan yang akan menangani," kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/8)

Pertimbangan KPK tidak mengambil alih kasus Bansos Sumut karena pihak kejaksaan sudah lebih dulu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga, nantinya KPK hanya akan melakukan koordinasi supervisi saja.

"Pihak kejaksaan yang menangani, ke depan kami cuma koordinasi," jelas Johan. (ega)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar