Jadwal Gelar Perkara OTT di RSU Kisaran Belum Jelas

Jadwal Gelar Perkara OTT di RSU Kisaran Belum Jelas

Dirut RSU HAMS Kisaran saat diperiksa di Mapolres Asahan

(eal)

Rabu, 6 Desember 2017 | 19:07

Analisadaily (Asahan) - Jadwal gelar perkara kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang (RSU HAMS) Kisaran yang sempat menyita perhatian publik semakin kabur. Pasalnya hingga saat ini gelar perkara yang akan dilakukan Polres Asahan belum juga dilakukan.

Keterangan Kapolres Asahan melaui Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Asahan yang dibagikan melalui pesan seluler terkait jadwal gelar perkara dugaan OTT di RSU HAMS, Kamis (30/11), juga tak terjadi.

Kanit Tipikor Polres Asahan, Iptu Rianto, membenarkan adanya rencana gelar perkara hari Kamis lalu. Namun karena berkas belum lengkap, terpaksa gelar perkara ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Penyalahgunaan Perda Bisa Dipidana

Di tempat terpisah, pakar hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Zaid Alfauza, memberi pandangan terkait kasus penyalahgunaan retribusi jasa umum yang terjadi di Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang (RSU HAMS) Kisaran.

Menurutnya, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan retribusi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Secara hukum, pemungutan sah bila ada landasan hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Terkait dengan retribusi daerah di RSUD HAMS diketahui bahwa Perda Asahan Nomor 12 tahun 2011 telah direvisi menjadi Perda Asahan Nomor 14 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Asahan No 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berarti secara mutatis dan mutandis Perda Asahan Nomor 12 tahun 2011 sejak terbit Perda tahun 2014 tidak dapat diberlakukan lagi.

"Tindakan retribusi yang dilakukan berdasarkan Perda No 12 tahun 2011 tidak sesuai dengan Perda berlaku, jelas retribusi tersebut tidak sah secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar," ujar Zaid.

Lebih lanjut, sambungya, dalam Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN), dijelaskan kewajiban setiap ASN adalah menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebut, Perda termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

Retribusi yang dilakukan oleh oknum pegawai yang tidak menaati Peraturan Perundang-Undangan berlaku merupakan perbuatan melawan hukum.

"Perbuatan melawan hukum tersebut tidak saja atas pelanggaran disiplin pegawai negeri, akan tetapi memiliki konsekuensi atas pelanggaran hukum pidana," jelasnya, Rabu (6/12).

Hal ini cukup jelas karena terkait dengan pelayanan publik yang melakukan retribusi tidak sesuai peraturan daerah. Implikasi retribusi yang dilakukan bukan saja merugikan masyarakat luas sebagai pengguna jasa yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, melainkan juga merugikan Pemerintah Daerah Asahan yang telah menetapkan peraturan daerah untuk diimplementasikan.

Bagi masyarakat retribusi tersebut merupakan pungutan liar karena tidak berdasar aturan berlaku. Sedangkan bagi Pemkab Asahan retribusi tersebut sangat berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dalam Istilah pidana, Pelanggaran Perda terkait retribusi jasa pelayanan umum ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan Mala prohibita. "Artinya pelanggaran tersebut dianggap jahat karena bertentangan dengan perundang-undangan berlaku dan bisa dipidana," ujarnya.

(eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar