Investor Luar Kuasai Danau Toba

Investor Luar Kuasai Danau Toba

Konferensi pers Bakumsu.

(rdn/rzp)

Selasa, 19 Januari 2016 | 14:10

Analisadaily (Medan) - Lembaga peduli lingkungan, JPIC Kapusin Medan, menilai kebijakan pemerintah tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba akan berubah menjadi perhotelan. Sebab investor asing dan luar daerah menguasai sepenuhnya proyek dengan alasan destinasi wisata.

"Masalah baru nantinya akan muncul, pendekatan selalu mengarah ke pariwisata. Apa Danau Toba cuma wisata? Nanti investor bakal menyulap seluruh sektor, itu semua tanpa campur tangan masyarakat lokal," kata Penggiat lembaga peduli lingkungan JPIC Kapusin Medan, Pastor Hilarius Kemit, di Jalan Hasanuddin, Selasa (19/1).

Kemit menyebutkan tanah di kawasan Danau Toba adalah milik warga. Setelah dibeli oleh pemerintah, masyarakat harus bertempat tinggal ke mana, dan artinya warga lokal segera angkat kaki meninggalkan tanah kelahirannya.

"Mengapa masyarakat tidak terlibat dalam investor, sudah ratusan tahun mereka berkehidupan di sana. Inikan bentuk pemiskinan, tentunya hal ini sangat naif. Mereka para investor melihat masyarakat adalah objek bukan subjek. Nantinya mereka juga kehilangan jati diri sebagai warga asli kawasan Danau Toba," ucapnya.

Perwakilan dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), David Rajagukguk mengatakan kebijakan pemerintah hanya bakal menimbulkan konflik saja yang masyarakat adalah sasaran mendapat kerugian.

"Pada akhirnya, saya khawatir nanti investor yang datang hanya akan merasa ketidaknyamanan dan batal menanamkan modalnya sesuai kehendak pemerintah. Pariwisata bisa berjalan kalau ekosistem di sekitarnya tidak rusak atau dirusak," ucap David.

Pihak Walhi Sumatera Utara, Dana Tarigan, percaya banyak aktor yang sengaja mengambil keuntungan mengatasnamakan Danau Toba. Padahal sebenarnya mereka sedang merusak keberadaan masyarakat dan ekosistem di kawasan Danau Toba saja.

"Kenapa keramba ikan di sana yang dihancurkan, yang melakukan pengrusakan hutan kenapa didiamkan saja, pemerintah daerah harusnya tidak mengeluarkan izin dalam kasus ini. Apa mungkin pemerintah daerah setempat tidak melihat atau tidak tahu, saya rasa mustahil," kata Dana.

(rdn/rzp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar