Indonesia Sampaikan Laporan Soal HAM di Dewan HAM PBB

Indonesia Sampaikan Laporan Soal HAM di Dewan HAM PBB

Kemenkumham, Yasonna Hamonangan Laoly dan Kemenlu, Retno LP Marsudi, berjabat tangan dengan para delegari dari berbagai negara, Kamis (4/5)

(rel/csp)

Kamis, 4 Mei 2017 | 12:55

Analisadaily (Jenewa) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menjelaskan beberapa pelaksanaan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Hak Sipil dan Politik di Indonesia kepada delegasi negara yang hadir dalam pembahasan laporan HAM Indonesia di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR) ke-3 dalam Dewan HAM PBB.

Menkumham mengatakan, pada 2016 pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak pada 2016-2020. “Dengan cara mengadvokasi tindakan yang sistematis, terpadu, berbasis bukti dan terkoordinasi,” katanya, seperti informasi diperoleh Analisadaily.com, Kamis (4/5).

Saat itu, Yasonna memperkenalkan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah no. 65/2015 tentang Pengalihan, dan Peraturan Presiden No. 175/2015 tentang Pelatihan Terpadu tentang Sistem Peradilan Remaja.

“Kumpulan undang-undang ini telah memperbaiki pendekatan dari retributif terhadap keadilan restoratif dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum,” jelasnya.

Menkumham juga berbicara mengenai hak penyandang disabilitas yang menurutnya kondisi ini telah meningkat signifikan. Meski demikian, pihak pemerintah terus meningkatkan upaya partisipasi penyandang cacat dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Selain langkah-langkah memperluas akses kebutuhan dasar, ekonomi, infrastruktur, dan layanan sosial. Pemerintah juga mendukung masyarakat hukum adat/masyarakat adat di Indonesia. Semisal, kerangka normatif yang komprehensif dalam bentuk suatu undang-undang saat ini sedang berjalan. Itu telah masuk prioritas legislatif nasional 2015-2019.

“Penyajian sertifikat tanah kepada sembilan masyarakat adat oleh Presiden menandakan pengakuan atas hak tanah tradisional masyarakat adat,” tuturnya.

Mengenai kebebasan berpikir, hati nurani, dan  masalah keagamaan dalam agenda Pemerintah, lanjut Yasonna, terdapat  sebuah forum Harmoni Antaragama yang selanjutnya berperan penting sebagai platform dialog dan promosi toleransi. “Penegakan hukum juga diperkuat untuk menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki semua kasus kekerasan berbasis agama,” ucapnya.

Sedangkan dalam konteks rule of law dan good governance, Menkumham mengatakan, ada  sebuah badan khusus yang terdiri dari perwakilan otoritas terkait seperti lembaga penegakan hukum dan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sekarang pemerintah dan Komnas HAM bahu-membahu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Badan ini menggunakan mekanisme non-yudisial untuk memastikan penyelesaian kasus yang bertahan lama, rekonsiliasi dan damai,” tuturnya.

Kebebasan Berpendapat

Sedangkan mengenai pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi telah menjadi rutinitas sehari-hari di Indonesia. Hal itu berdasarkan catatan seperti di Jakarta, ada 3.148 demonstrasi publik pada tahun 2015 dan 2.784 pada 2016. Rata-rata terdapat 11 demonstrasi per hari.

Sedangkan di Papua, 190 demonstrasi berlangsung selama tahun 2015, atau satu demonstrasi per setiap dua hari. “Begitu demokratis di Indonesia,” ujarnya.

Dia menambahkan Indonesia juga menjadi tuan rumah Hari Kebebasan Pers Dunia 2017. Acara itu  sebagai catatan dihadiri oleh ratusan jurnalis internasional. “Sebagai negara demokratis multi budaya, menjaga toleransi dan harmoni sosial merupakan salah satu tantangan utama,” tuturnya.

Yasonna melanjutkan mengenai revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi. Menurutnya hal ini sebagai tanggapan terhadap tantangan meningkatnya hasrat kebencian berbasis agama dan ras melalui teknologi media.

Undang-undang yang direvisi itu, menurutnya, bertujuan untuk memastikan objektivitas, kebenaran, keadilan, dan penghormatan terhadap keadilan dan martabat manusia. “Tanpa diskriminasi,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai penerapan hukuman mati terkait  kejahatan narkoba. Menkumham menjelaskan masih merupakan kejahatan yang paling serius. Sebab  masalah ini sangat serius dan mengancam generasi masa depan sebuah bangsa.

Hukuman mati, menurutnya, merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Namun, dalam proses pelaksanaannya harus dilakukan dengan sangat teliti. Mempertimbangkan semua proses hukum dan hak hukum kepada terpidana yang telah diberikan oleh pemerintah.

“Perkembangan sekarang ini, pemerintah sedang mempertimbangkan hukuman mati sebagai upaya terakhir,” tuturnya.

Menkumham mengatakan tidak dapat dipungkiri dan harus diakui bahwa isu hak asasi manusia rentan terhadap politisasi dan standar ganda. Maka itu, untuk Indonesia, Kemenkumham siap mempromosikan dialog, kerja sama, dan meningkatkan kapasitas negara dalam proses hukum yang menjunjung hak asasi manusia beserta tantangannya.

Menkumham berharap dan meminta komunitas internasional untuk memberikan dukungan berupa rekomendasi konstruktif dan yang dapat dilaksanakan. "Saya mengungkapkan apresiasi kepada anggota Troika, yaitu Bangladesh, Belgia, dan Ekuador," tuturnya.

Adapun mekanisme UPR yang sedang berangsung di Jenewa ini  adalah suatu kerja sama tinjau ulang 4 tahunan yang adil di mana seluruh 193 negara PBB menyampaikan pelaporan HAM-nya. Dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi komitmen dan kewajiban HAM secara  nasional maupun dan internasional.

(rel/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar