Indonesia Jalin Kerja Sama Bidang Hukum dan HAM dengan Jepang

Indonesia Jalin Kerja Sama Bidang Hukum dan HAM dengan Jepang

Menkumham Yasonna Laoly bersama Menteri Kehakiman Jepang Takashi Yamashita menandatangani Memorandum Kerja Sama bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Kementerian Kehakiman Jepang pada tanggal 10 Oktober 2018.

(rel/rzd)

Jumat, 12 Oktober 2018 | 19:00

Analisadaily (Tokyo) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Indonesia menandatangani Memorandum Kerja Sama (MKS) bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Kementerian Kehakiman Jepang.

Penandatangan dilakukan di sela-sela Sidang ke-57 Asian Africa Legal Consultative Organization (AALCO) yang berlangsung di Tokyo, 8-12 Oktober 2018.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan, ditandatanganinya MKS yang dilakukan di Kantor Kementerian Kehakiman Jepang pada tanggal 10 Oktober 2018, dapat meningkatkan hubungan kerja sama di ke dua belah pihak di bidang hukum dan hak asasi manusia.

“Meliputi sistem dan operasi terkait imigrasi, penanganan terhadap warga binaan dan penanganan institusional, pengembangan sistem hukum di bidang perdata dan komersial, promosi dan perlindungan HAM,” katanya, Jumat (12/10).

Di sela-sela perrtemuan, Menkumham Yasonna Laoly juga mengucapkan selamat kepada Takashi Yamashita atas posisi barunya sebagai Menteri Kehakiman Jepang.

Menkumham berharap di bawah kepemimpinan Menteri Kehakiman Jepang yang baru, Takashi Yamashita, hubungan bilateral kerja sama hukum Indonesia-Jepang akan berkembang secara positif.

“Di samping itu dalam bantuan timbal balik Indonesia dan Jepang dapat lebih mengintensifkannya melalui perjanjian Mutual legal Assistantce (MLA),” ucap Yasonna.

Menteri Kehakiman Jepang Takashi Yamashita mengungkapkan, MKS ini merupakan kali pertama bagi Kementerian Kehakiman Jepang. Selain itu penandatangan dilakukan bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik.

“Bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang,” ucap Menteri Kehakiman baru Jepang.

Bantuan Kemanusiaan

Dalam penandatangan MKS ini, Menkumham juga mengucapkan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang diberikan Jepang atas bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. Termasuk atas bantuan teknis yang telah diberikan JICA kepada Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) dan Ditjen Peraturan Perundang Undangan  (PP).

“Dan mendukung kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, yang akan diadakan di Kyoto pada tahun 2020 mendatang,” ungkap Yasonna.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar