Indikasi Persekongkolan di Dinas Peternakan Sumut Diadukan ke Ombudsman

Indikasi Persekongkolan di Dinas Peternakan Sumut Diadukan ke Ombudsman

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar

(rel/eal)

Selasa, 14 November 2017 | 20:58

Analisadaily (Medan) - Indikasi persekongkolan dalam lelang pengadaan ternak sapi potong sebanyak 1.096 ekor oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara agaknya akan berujung di meja pengadilan.

PT. Viyata Karya Yudha yang menjadi salah satu peserta lelang, mensinyalir ada persekongkolan dalam proses lelang sehingga negara dirugikan hampir Rp 1 miliar. Bahkan hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut belum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Direktur PT. Viyata Karya Yudha, Andi Kurnia mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara untuk meminta SPPBJ lelang tersebut.

"Kita meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut untuk menerbitkan SPPBJ ke SPSE, itu perintah Perpres. Namun hingga kini belum mereka terbitkan. Makanya kita layangkan surat ke Ombudsman agar SPPBJ itu segera mereka terbitkan," ujar Andi di Medan, Selasa (14/11).

Menyikapi laporan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

"Sudah kita undang terlapor tanggal 15 (November) nanti. Mudah-mudahan terlapornya datang," ujar Abyadi.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Dahler, belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan ini. Beberapa kali pesan seluler Analisadaily.com tidak mendapat jawaban.

Seperti diketahui, PT. Viyata Karya Yudha dinyatakan gugur dalam lelang tersebut oleh Pokja-046B pada tahap evaluasi teknis dengan alasan kandang yang ditawarkan tidak sesuai persyaratan. Padahal dalam dokumen pengadaan, Pokja tidak mencantumkan kriteria kandang yang harus dipenuhi sebagai persyaratan teknis. Andi Kurnia menjelaskan, Pokja-046B terindikasi melakukan persekongkolan dengan salah satu perusahaan yang dimenangkan dalam lelang, meskipun perusahaan tersebut memiliki tawaran harga paling tinggi.

"Lelang tersebut berupa pengadaan ternak sapi potong sebanyak 1.096 ekor untuk 137 kelompok. Masing-masing kelompok mendapat 8 ekor. Dari empat peserta lelang, kita memiliki tawaran paling rendah, yakni Rp 14.500.000.000, sedangkan perusahaan yang memiliki tawaran harga Rp 15.491.960.000 justru dimenangkan. Alasan yang dipakai justru tak ada dalam dokumen pengadaan," papar Andi.

(rel/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar