Imigrasi Beri Sanksi Kepada 1.382 WNA di Indonesia

Imigrasi Beri Sanksi Kepada 1.382 WNA di Indonesia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, dalam Rapat Koordinasi TIMPORA 2018, Selasa (14/8)

(rzp/csp)

Selasa, 14 Agustus 2018 | 14:15

Analisadaily (Tangerang) - Tim Pengawasan Orang Asing mencatat, sebanyak 1.382 Warga Negara Asing telah diberikan Tindakan Adminstrasi Keimigrasian. Hal Itu diberikan bagi WNA melanggar hukum keimigrasian di Indonesia periode Januari-Juli 2018.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengatakan, tindakan Administrasi Keimigrasian itu di antaranya sebanyak 948 WNA sudah dideportasi dari wilayah Indonesia.

"Kemudian juga ada sanksi lainnya seperti penangkalan, pembatalan izin tinggal, dan pengenaan biaya beban kepada WNA," kata Yasonna dalam Rapat Koordinasi TIMPORA 2018, Selasa (14/8).

Beberapa terobosan dalam pelayanan keimigrasian juga sudah dilakukan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Misalnya, permohonan visa dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing melalui sistem online dan sistem pengawasan keimigrasian berbasis QR Code.

Yasonna menjelaskan, hal tersebut menjadi bukti konkret dalam memberikan kemudahan sekaligus melakukan transformasi pengawasan keimigrasian yang berbasis teknologi informasi.

"Kami terus bekerja melalui penyusunan program debirokratisasi pelayanan keimigrasian dalam hal kemudahan pemberian visa, izin tinggal, serta tentunya pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia," ucapnya.

Menkumham di sela-sela sambutannya dalam Rapat Koordinasi Nasioanal TIMPORA mengatakan, untuk mewujudkan pengawasan orang asing yang efektif di Indonesia.

Maka diperlukan adanya kerja sama yang solid antara Kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat maupun Daerah dalam bentuk formal maupun informal.

Bahkan, diharapkan melibatkan masyarakat dan media untuk membantu masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait orang asing.

"Pengawasan orang asing juga harus melibatkan unsur-unsur masyarakat dan media secara partisipatoris sehingga akan tercipta kondisi yang obyektif dan diketahui langsung oleh publik," tutur Menteri Yasonna.

Selain itu, pihak Imigrasi tidak bisa bekerja sendirian dalam tugas utamanya untuk mengawas orang asing di Indonesia. Sehingga, TIMPORA melibatkan badan dan instansi pemerintah terkait seperti Kemendagri, Kemenlu, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kemenaker.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Menteri Hukum dan HAM membentuk Timpora di tingkat pusat dan daerah.

Langkah itu upaya memperkuat pengawasan orang asing yang kian kompleks dihadapi pemerintah ke depannya. Maklum, sampai per Juli 2018 ini Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat telah membentuk 570 TIMPORA di seluruh Indonesia.

"Kinerja Ditjen Imigrasi dalam menggalang dukungan antar instansi pemerintah di Indonesia dalam wadah TIMPORA hingga tingkat Kecamatan. Sejalan dengan semangat Nawa Cita Pemerintah," ujar Yasonna.

(rzp/csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar