Harmonisasi Pemda-Kanwil Kemenkumham Penting Dalam Merancang Perda

Harmonisasi Pemda-Kanwil Kemenkumham Penting Dalam Merancang Perda

Pusbangdatin Balitbang Hukum dan HAM unit kerja Kemenkumham mempresentasikan penelitian desain studi meta peran Kanwil Kemenkumham dalam rangka harmonisasi Perda.

(rel/rzd)

Jumat, 9 Maret 2018 | 16:11

Analisadaily (Jakarta) - Pusat Pengembangan Data dan Informasi (Pusbangdatin) Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang Hukum dan HAM) unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mempresentasikan penelitian desain studi meta peran Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham dalam rangka harmonisasi Peraturan Daerah (Perda).

Sekretaris Balitbang Hukum dan HAM, Yayah Mariyani mengatakan, penelitian ini begitu penting, mengingat masih banyaknya tumpang tindih fungsi dalam perancangan Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana diajukan pengusul penelitian Oki Wahju, SE, MM.

Yahya menyebutkan, selaku pengusul penelitian, Oki Wahju, SE, MM menerangkan dalam satu tahun saja terdapat 139 Perda yang digagalkan oleh Menteri Dalam Negeri. “Perda tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,” katanya, Jumat (9/3).

Maka pada di titik tersebut, fungsi Kanwil Kemenkumham diperlukan untuk harmonisasi peraturan. Sayangnya, masih belum ada sinergitas antara biro hukum Pemerintah Daerah (Pemda) dengan perancang perundangan di tiap Kanwil Kemenkumham.

“Ego sektoral ini membuat perancangan peraturan daerah menjadi tidak maksimal,” ucapnya.

Berangkat dari konteks di atas, pengusul penelitian melihat pentingnya mengidentifikasi masalah yang terjadi di level daerah. Maklum dalam melakukan penelitian, akan menggunakan studi meta sintesis sebagai metode penelitian. Hal itu untuk mencapai tujuan mengidentifikasi masalah yang terjadi di daerah dalam membuat perancangan Perda.

Pengusul penelitian Oki Wahju menjelaskan, studi meta sintesis dilakukan dengan merunut kajian primer, terkait topik harmonisasi Perda. Hasil studi meta ini dikembangkan menjadi sebuah rekomendasi bagi pemerintah.

“Untuk meningkatkan peran Kantor Wilayah Kemenkumham dalam rangka harmonisasi peraturan daerah,” ungkapnya.

Pusbangdatin Balitbang Hukum dan HAM saat mempresentasikan penelitian desain studi meta peran Kantor Wilayah Kemenkumham, dalam rangka harmonisasi Perda banyak mendapat dukungan.

Dukungan semisal, perwakilan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkumham, serta Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Juga dihadiri oleh Staf ahli Menkumham Bidang Ekonomi Dr. Asep Kurnia.

Staf ahli Menteri Yasonna Laoly itu mengatakan, salah satu masalah perancangan Perda terletak di kurangnya komunikasi antara Pemda dan Kantor Wilayah Kemenkumham.

“Selain itu, terdapat kekurangan tenaga perancang di tingkat daerah menjadi kendala. Dari berbagai permasalahan ini,” ucap Asep Kurnia menyarankan.

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Perda Ditjen PP Andri Amoes menambahkan, supaya hasil penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang praktikal dan strategis bagi pembenahan sistem perancangan Perda di Indonesia. “Khususnya dalam rangka harmonisasi Perda,” tuturnya seraya berharap.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar