Harimau Sumatera Mati Ditombak: Walhi Sumut Gugat Pemerintah

Harimau Sumatera Mati Ditombak: Walhi Sumut Gugat Pemerintah

Harimau sumatera mati ditombak warga di Madina.

(rel/rzd)

Selasa, 13 Maret 2018 | 11:21

Analisadaily (Medan) - Persoalan tewasnya seekor harimau di Desa Bangkelang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, belum usai. Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut) menilai, persoalan ini tidak hanya tentang harimau masuk ke pemukiman lalu dibunuh warga, namun ada penyebab utama munculnya konflik satwa dan masyarakat.

Direktur Walhi Sumut, Dana Tarigan mengatakan, banyak pihak menyalahkan masyarakat yang membunuh harimau. Menurut Dana, sebelum menyalahkan masyarakat, seharusnya dipahami bahwa sebenarnya masyarakat membunuh harimau sedang dalam konteks melindungi diri.

"Konflik ini terjadi kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu juga ada kasus terjadi di Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhanbatu, dan terakhir di Madina. Persoalan ini serius dan tidak hanya sebatas masyarakat membunuh harimau," kata Dana, Selasa (13/3).

Menurutnya, yang menjadi persoalan utama adalah terjadinya alih fungsi lahan untuk konsesi pertambangan seluas 24.000 hektare di blok B dan 30.000-an hektare di blok A. Kemudian ada perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan lain sebagainya.

"Yang menjadi penyebab harimau turun ke pemukiman masyarakat dan terjadi konflik, ya itu. Pemerintah, BBKSDA, KLHK, yang dilihat hanya konfliknya saja. Tetapi akar masalahnya tidak. Kalau saya bilang, ini cuci tangannya pemerintah menyalahkan masyarakat biar akar masalah deforestasi tidak disoroti," ucapnya.

Diungkapkannya, yang lebih parah lagi adalah ketika beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang konservasi juga turut menyalahkan masyarakat. Dia mengusulkan agar LSM-LSM tersebut mengembalikan atau membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah BBKSDA, karena tidak jalan.

"Ini saya tantang teman-teman. Ngapain kalau ada MoU kalau deforestasi terus terjadi. Kalau memang TNGL, TNBG terjadi deforestasi, baru hutan lindung dan kawasan konservasi terjadi perusakan atau yang masuk konsesi tambang. Ini bisa menjadi kampanye, walaupun ada program seperti ini, tetapi deforestasi dan konflik satwa serta masyarakat tetap terjadi. Kalau tidak seperti itu, maka akan ada konflik lanjutan," ungkapnya.

Disebutkan Dana, Walhi Sumut akan menggugat tidak hanya pemerintah dan konsesi yang menjadi habitat satwa dilindungi, serta LSM-LSM di bidang konservasi yang melakukan pembiaran terjadinya konflik satwa dan masyarakat.

"Kita akan mewakili masyarakat dan satwa yang dilindungi, dan menjadi korban karena habitatnya sudah rusak. Penting saya kira untuk pembelajaran. Ada pemerintah, jangan hanya memikirkan untuk mengeluarkan izin konsesi di suatu kawasan. Mau itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, lihat juga dampaknya. Yang terancam itu hewan, biodiversity dan juga masyarakat," sebutnya.

Banyak Konflik Satwa dan Manusia

Kepala Departemen Kajian, Pembelaan dan Hukum Lingkungan Walhi Eksekutif Nasional, Zenzi Suhadi mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi banyak konflik satwa dan manusia. Sebelumnya ada di Riau dan Bengkulu. Dia menyayangkan sikap pemerintah cenderung responsif terhadap situasi, tidak ke akar persoalan dan justru membuat sisi korban itu rugi dua kali.

"Lihat sama-sama, siapa yang menjadi korban, komunitas dan satwa itu sendiri. Kejahatan satwa selalu disimplikasi dalam bentuk kejahatan komunitas terhadap satwa. Seolah-olah masyarakat itu sengaja membunuh satwa. Kita melihat meningkatnya konflik satwa dan komunitas itu disebabkan oleh terusirnya satwa dari habitat awalnya," terangnya.

Diterangkan Zenzi, terusirnya satwa itu disebabkan oleh terbukanya habitat karena perkebunan, hutan tanaman industri, tambang batubara dan tambang emas. Pemerintah dan banyak organisasi tidak melihat kejahatan sesungguhnya.

Sebenarnya, lanjut Zenzi, konsesi dan perkebunan monokultur inilah yang menjadi predator utama ekosistem, baik secara langsung membunuh satwanya maupun membunuh secara tidak langsung dengan mengusir satwa itu dari habitatnya.

"Kita berpikiran untuk mewakili harimau, gajah, dan lainnya serta masyarakat yang menjadi korban, untuk menggugat penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah negara yang menerbitkan izin. Ini yang kami sebut extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa,” terangnya.

"Dia menjadi luar biasa karena mereka yang menjadi penyebab utama kemudian mendorong pihak lain yang menjadi tersangka, yakni komunitas. Perspektif ini harus kami luruskan karena persoalan satwa akan lebih luas terjadi kalau negara tak mengambil posisi yang tepat," Zenzi menambahkan.

Terkait dengan lembaga swadaya masyarakat di bidang konservasi yang akan digugat, Zenzi mencontohkan kasus di Jambi yang dengan sengaja mengarahkan jalur teritorial satwa ke pemukiman penduduk.

"Menurut kami itu kejahatan luar biasa. Karena kemudian hari pemindahan jalur teritorial itu akan mengakibatkan munculnya konflik dengan komunitas. Kedua, ini akan menggiring seolah-olah komunitas yang ada di dalam teritorialnya satwa," tandasnya.

(rel/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar