Hari Pers Nasional 2019: Momentum Perkuat Profesionalisme Wartawan

Hari Pers Nasional 2019: Momentum Perkuat Profesionalisme Wartawan

Ketua PWI Sumut, Hermansjah.

(hers/rzd)

Minggu, 10 Februari 2019 | 16:05

Analisadaily (Medan) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Hermansjah menegaskan, Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 ini merupakan momentum strategis memperkuat profesionalisme, kredibilitas, dan kompetensi wartawan Indonesia.

Herman, sapaan akrabnya menyebut, sehubungan HPN yang puncaknya dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, di Surabaya 9 Februari 2019, profesionalisme dan kompetensi itu tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Oleh sebab itu, PWI senantiasa menggaungkan kepada semua pihak, dan mengingatkan pentingnya penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta verifikasi perusahaan media, guna memastikan pemenuhan standarisasi profesionalitas.

Alhamdulillah,komitmen ini didukung positif semua pihak, termasuk sejumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan kebijakan mensyaratkan UKW dalam kerja sama keuangan dengan media,” katanya, Minggu (10/2).

Herman menjelaskan, uji kompetensi bagi wartawan dan verifikasi perusahaan media adalah sarana untuk mengukur terpenuhinya pers sehat dan bertanggungjawab di Indonesia. “Citra profesi kita bisa tercoreng, akibat ulah oknum yang tidak kompeten dalam menjalankan praktik kewartawanan,” jelasnya.

Diungkapkan Herman, Dewan Pers maupun PWI komitmen UKW dilaksanakan se-objektif mungkin, sehingga wartawan yang dinyatakan kompeten dijamin menjunjung tinggi Undang-Udang Pers Nomor 40 dan Kode Etik Jurnalistik.

“Seseorang yang tidak kompeten diimbau mengakhiri kiprah sebagai pekerja pers. Masih banyak pekerjaan lain yang menjanjikan,” ingatnya.

Herman juga menyebut, PWI Sumut mengapresiasi program uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan media. Hingga kini sudah 24 angkatan PWI Sumut melaksanakan UKW. Diharapkan dapat terus dilaksanakan dan didukung emua mitra PWI maupun Pemkab dan Pemko.

Menurutnya, seseorang yang menjalankan profesi kewartawanan secara rutin tentu tidak akan menemui kendala dalam mengikuti uji kompetensi. Namun yang ragu atau tidak percaya diri menjalani uji kompetensi berarti kewartawannya dipertanyakan.

Tentang perlunya wartawan harus kompeten, Herman menegaskan, karena sesuai dengan peraturan Dewan Pers No.01/DP/II/2010, tertanggal 2 Februari, tentang keharusan wartawan memiliki Sertifikasi Kompentensi Wartawan (SKW).

“Mengacu kepada kesepakatan Palembang tanggal 9 Februari 2019 tentang perusahaan pers wajib mempekerjakan wartawan yang bersertifikasi SKW. Serta deklarasi Jambi Februari 2012 tentang diberlakukan kesepakatan Palembang,”ujarnya.

Dalam Peraturan Dewan Pers No. 1/peraturan-DP/II/2010 tentang standar kompetensi wartawan Dewan Pers disebutkan, diperlukan standar untuk dapat menilai profesional wartawan.

“Bahwa belum terdapat standar kompetensi wartawan yang dapat digunakan oleh masyarakat pers. Hasil rumusan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2007, antara lain mendesak agar Dewan Pers segera memfasilitasi perumusan standar kompetensi wartawan,” urainya.

Selain itu, demi kelancaran tugas dan fungsi Dewan Pers, dan untuk memenuhi permintaan perusahaan pers, organisasi wartawan dan masyarakat pers, maka Dewan Pers mengeluarkan peraturan tentang standar kompetensi wartawan.

“Tingkat kompetensi wartawan itu ada tiga, muda merupakan wartawan yang bertugas di lapangan. Madya adalah redaktur dan editor yang bertugas mengedit berita wartawan, serta utama adalah redaktur pelaksana, Wapemred dan Pemred, yang bertanggung jawab pada produk bagian redaksi,” jelasnya.

(hers/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar