Hak Pilih Warga Binaan Terus Diperjuangkan

Hak Pilih Warga Binaan Terus Diperjuangkan

Komisioner KPU Sumut, Nazir Salim Manik.

(aa/rzd)

Selasa, 24 April 2018 | 21:50

Analisadaily (Medan) - KPU Sumatera Utara telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 sebanyak 9.052.529 pemilih.

Namun belum semua warga binaan asal Sumut di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) yang ada di provinsi ini masuk dalam DPT tersebut.

"Diperkirakan baru 10 persen yang masuk dalam DPT, dari jumlah sekitar 24 ribu data yang kita terima (warga binaan lapas dan rutan di Sumut)," kata Komisioner KPU Sumut, Nazir Salim Manik, Selasa (24/4).

KPU Sumut bersama stakeholder lainnya akan mencari solusi bagi warga binaan tersebut, agar memiliki hak pilih dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Kita telah berkomitmen kemarin. Kita akan buat rakor khusus dengan Disdukcapil, tim pasangan calon (Pilgubsu), Bawaslu, Kanwil Kemenkumham, terkait hal ini," ujarnya.

"Namun yang menjadi masalah, ada orang yang telah bertahun-tahun menjadi narapidana tapi dia tidak punya dokumen kependudukan apapun," beber Nazir.

Oleh karena itu, lanjutnya, kemarin ada ide yang muncul dalam pertemuan dengan Bawaslu pada 13 April 2018 lalu, diberikan identitas kependudukan (KTP elektronik atau surat keterangan/suket) dengan alamat Lapas atau Rutan tersebut.

Namun seandainya mereka ini sudah memiliki identitas atau sudah terekam KTP elektronik, tambah Nazir, mereka tetap tidak masuk dalam DPT. Karena DPT sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah lagi.

Akan tetapi, mereka akan masuk dalam daftar pemilih tambahan. Sebab bagaimanapun DPT Pilgubsu 2018 sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah karena hal itu sudah termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Meski begitu mereka tetap mempunyai hak pilih. Namun hanya saja mereka nanti menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00-13.00 WIB pada hari H pemungutan suara," ujarnya. 

"Penetapan DPT itu tidak bisa diundur karena sudah terjadwal di dalam PKPU 1/2017. Namun itulah upaya-upaya kita untuk menyelamatkan hak pilih mereka. Jadi jangan paksa KPU untuk memasukkan pemilih ke dalam DPT kalau indentitas gak jelas. Itu lah jadi patokan utama kita," ucap Nazir.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk daftar pemilih tambahan itu terbuka sampai hari H pencoblosan. "Namun contoh jika ada warga binaan itu adalah warga daerah lain di luar Sumut, tentu jelas dia tidak memiliki hak suara dalam Pilgubsu 2018," tutupnya.

(aa/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar