Gugat ke PTTUN, Kuasa Hukum JR Saragih: Bentuk Antisipasi dan Alternatif

Gugat ke PTTUN, Kuasa Hukum JR Saragih: Bentuk Antisipasi dan Alternatif

Kuasa hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang.

(aa/rzd)

Jumat, 9 Maret 2018 | 17:02

Analisadaily (Medan) - Bakal calon Gubernur Sumatera Utara, Jopinus Ramli (JR) Saragih, tampaknya belum puas dengan hasil putusan sidang sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.

Pasalnya, bakal Cagubsu yang diusung Partai Demokrat, PKB, dan PKPI itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, dengan menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.

Hal itu terungkap dengan dipanggilnya KPU Sumut ke PTTUN, Jumat (9/3). Kehadiran penyelenggara pemilu itu ke PTTUN untuk mendengar keterangan dalam rangka perbaikan gugatan.

Setelah pertemuan dengan majelis hakim PTTUN yang digelar tertutup, kuasa hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang mengatakan, langkah gugatan ke PTTUN merupakan bentuk antisipasi dari amar putusan Bawaslu Sumut.

"Kita ini sifatnya antisipasi. Ini masalah waktu ya. Jadi waktu untuk mengajukan sengketa terhadap KPU setelah amar putusan Bawaslu itu adalah tiga hari kerja, yang jatuh pada Rabu (7/3) kemarin," katanya.

Dijelaskannya, langkah antisipasi ini jika pelegalisiran ulang ijazah SMA JR Saragih di Dinas Pendidikan Jakarta terkendala, sehingga gugatan tersebut sebagai langkah alternatif.

"Ini langkah alternatif. Artinya kalau di sana (pelegalisiran ulang ijazah) berjalan baik tanpa ada kendala, kita tetap akan jalani putusan Bawaslu itu, dan kita akan cabut gugatan ini. Karena tujuan kita adalah JR Saragih-Ance Selian ditetapkan sebagai Paslon Pilgubsu 2018," tandasnya.

(aa/rzd)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar