GEMSU Mendesak DPR Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

GEMSU Mendesak DPR Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Aksi damai GEMSU di Tugu Pos Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (21/9)

(jw/eal)

Sabtu, 21 September 2019 | 19:14

Analisadaily (Medan) - Gerakan Masyarakat Sipil Sumatera Utara Untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMSU) melakukan aksi teatrikal di Tugu Pos Lapangan Merdeka, Medan, Sabtu (21/9) sore.

Dalam aksi tersebut, mereka meminta kepada pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Lely Zailani, mengatakan seluruh rakyat  Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI yang menetapkan RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) sebagai Prolegnas Prioritas pada 2016 dan sebagai RUU inisiatif DPR pada April 2017.

"Keputusan ini merupakan langkah maju untuk mengakhiri kekerasan seksual sekaligus melindungi semua warga negara tanpa kecuali, mulai dari anak-anak, perempuan, hingga laki-laki. Mengingat Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Dalam artian, risiko setiap warga Negara mengalami kekerasan seksual terus meningkat," kata Lely kepada wartawan di sela-sela aksi.

Lely menjelaskan bahwa hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama BPS tahun 2016, menemukan sebanyak 33,4 persen perempuan Indonesia yang berusia 15    64 tahun mengalami kekerasan dan kekerasan seksual adalah kasus yang tertinggi yaitu 24,2 persen.

Sementara penelitian yang dilakukan Forum Pengada Layanan pada 2015 sampai 2016 di 20 provinsi menemukan bahwa hanya 10-15 persen pelaku kekerasan seksual yang dihukum pengadilan.

"Padahal para korban kekerasan seksual yang terus berjatuhan ini sangat membutuhkan akses pemulihan dari negara, penjerahan bagi pelaku, dan hukum acara penanganan kasus yang lebih berpihak pada kebutuhan korban. Namun sangat disesalkan bahwa selama 3 tahun sejak 2016 hingga 28 September 2019. Dimana, ini merupakan masa akhir periode DPR RI, belum ada kemajuan dalam pembahasan RUU P-KS," jelasnya.

"Sementara Panja RUU P-KS Komisi VIII terkesan mengulur-ulur waktu dan menghindari kewajiban sebagai wakil rakyat untuk segera membahas serta mengesahkan RUU yang menjadi inisiatifnya sendiri. Mirisnya, selama 3 tahun penundaan pembahasan di DPR, kekerasan seksual terus terjadi dengan jumlah 16.943 kasus," sambung Lely.

Menurut Lely, hanya karena penyebaran rangkaian fitnah terhadap  RUU P-KS dari para pihak  yang tidak mengerti pentingnya RUU ini bagi korban, Panja  RUU P-KS  cenderung mengabaikan perintah konstitusi, dimana negara harus hadir untuk melindungi setiap warga negara, termasuk dari kekerasan seksual. 

"Padahal RUU P-KS ini sangat penting, tidak hanya untuk melindungi hak-hak korban serta menghukum para pelakunya, tetapi juga untuk menegakkan harkat derajat kemanusiaan semua orang, mewujudkan keamanan, dan pembangunan yang berkeadilan bagi Indonesia.  Sebagaimana pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara," terangnya.

Lely juga mengungkapkan bahwa sudah banyak hasil penelitian objektif dan kesaksian yang diberikan para korban, bahwa tingginya risiko kekerasan seksual telah menghambat, membatasi serta merampas kebebasan dan hak-hak fundamental warga negara. Tidak main-main, para korban terhambat untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, serta hak-hak lain dalam rangka keberlanjutan hidup yang layak.

"Sebagai warga negara, korban juga terhambat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga tidak dapat berkontribusi, sebagai sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana cita-cita Indonesia," ungkapnya.

Lely juga menegaskan untuk perlu diperhatikan bahwa, RUU P-KS sebagai payung hukum ini sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, juga seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia, yang mengutamakan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, non-diskriminasi, dan anti kekerasan. 

Hal ini mengingat bahwa tidak ada agama dan kepercayaan mana pun di dunia yang membenarkan terjadinya kekerasan terhadap siapa pun, apalagi terhadap kaum yang lemah dan dilemahkan.

"Kami berasal dari seluruh elemen masyarakat, pendamping korban, keluarga korban, serta para penyintas bersama aksi-aksi lainnya di seluruh Indonesia, menjadi bukti betapa penting dan berartinya RUU P-KS bagi Indonesia agar Negara mengambil langkah-langkah yang kuat untuk mewujudkan terobosan payung hukum bagi korban," tegasnya.

"Oleh karena itu, kami mengetuk hati nurani, DPR RI khususnya Panja RUU P-KS Komisi VIII untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan mendengar serta menerima masukan dari Forum Pengada Layanan dan lembaga jaringan lainnya termasuk GEMSU sebagai pendamping korban mewakili kelompok masyarakat dan Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang telah mengawal proses dan substansi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual selama empat tahun," pungkas Lely.

(jw/eal)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar