Gelar PSU di Tempat Remang, KPPS Kebon Jeruk Dilaporkan ke DKPP

Gelar PSU di Tempat Remang, KPPS Kebon Jeruk Dilaporkan ke DKPP

(dtc)

Kamis, 7 Agustus 2014 | 18:09

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik hari ini. Sidang ini salah satunya mempersoalkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam TPS yang temaram. 

Duduk sebagai pihak pengadu adalah Caleg Partai Golkar Dapil X Jakarta Barat, H Masban, bersama pengacara bernama Syamsir. Dalam salah satu aduannya, mereka mempertanyakan keputusan Ketua PPS Kembang Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Arsyad, yang menggelar PSU di TPS 45. PSU itu dilakukan dalam keadaan kurang pencahayaan atau remang-remang.

"Teradu ke-10 memutuskan PSU di TPS 45 akibat partisipasi pemilih melebihi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan PPS berinisiatif melakukan penghitungan suara ulang di TPS tapi tanpa mengundang saksi. Selain itu suasana tempatnya juga remang-remang, ada dalam video di CD Pak Ketua," jelas Syamsir di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).

"Pada saat PSU dilakukan di tempat remang-remang menurut kami bertentangan dengan Undang-undang," lanjutnya.

Sementara penghitungan suara di tempat gelap tidak sesuai dengan Pasal 179 Ayat 2 UU Nomor 8 tahun 2012. Pasal tersebut menjelaskan agar penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat ruang terang atau pencahayaan yang cukup.

Adapun pihak teradu dalam kasus ini berjumlah 11 orang, akan tetapi 1 diantaranya telah wafat sehingga menjadi 10 orang. Mereka adalah Dahlia (KPPS Sukabumi Utara), Husen (KPPS Sukabumi Selatan), Sirojuel Munir (KPPS Kebon Jeruk), Akri Widodo (KPPS Kelapa Dua Kecamatan), Sanusi (KPPS Kedoya Utara), Achmad Yadi (KPPS Duri Kepa), Kholid (KPPS Meruya Utara Selatan) dan Arsyad (KPPS Kembang Utara).

Selanjutnya, pengadu juga menduga Anggota Bawaslu DKI, A Fakhrudin, membuat edaran instruksi kepada Panwaslu Kota untuk boleh menerima imbalan/gratifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dari peserta Pileg.

Tak hanya itu, pengadu menyangkakan pihak PPS telah mengurangi perolehan suara Teradu dan Partai Golkar dan menambahkannya ke Caleg Golkar nomor urut 1 dan 2 atas nama Fatih bin Rahmatullah dan Eko Angka Widjaja.

Sidang ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Bertindak selaku hakim, Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini memberi kesempatan bagi kedua belah pihak menyiapkan bukti-bukti otentik yang dapat menguatkan argumen. (aws/dnu)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar