Gelar OTT, Polres Asahan Amankan 6 Pejabat RS Abdul Manan Simatupang

Gelar OTT, Polres Asahan Amankan 6 Pejabat RS Abdul Manan Simatupang

OTT dilakukan Unit Tipikor Polres Asahan.

(jw/rzp)

Kamis, 9 November 2017 | 20:44

Analisadaily (Asahan) - Personel Tipikor Polres Asahan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekaligus mengamankan Kepala Rumah Sakit Umum (RSU) Abdul Manan Simatupang, Kisaran, dr Edi Iskandar.

Selain mengamankan Edi Iskandar, petugas juga mengamankan 5 orang lainnya, yaitu Staf Tata Usaha, Zubaidah, Bendahara, Nurhazizah Tanjung, Kepala Ruang Instalasi Laboratorium, Agus Hariyanto, Staf Kamar Kartu, Yusnizar Nainggolan, dan Nurmala.

Kasatreskrim Polres Asahan, AKP Bayu Putra Samara mengatakan, keenam pejabat rumah sakit tersebut diamankan setelah polisi mengindikasi adanya pengutipan retribusi umum yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Seharusnya diberlakukan Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, akan tetapi pihak rumah sakit masih memberlakukan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Jasa Retribusi Umum yang sebagian isinya yaitu pembayaran pemeriksaan urine untuk empat item terhadap pasien yang ingin melakukan tes narkoba. Menurut Perda yang lama (perda nomor 12/2011) dikenakan biaya Rp 250 ribu, sedangkan Perda baru (14/2014) sebesar Rp 150 ribu.

"Seharusnya, pasien yang ingin memeriksa keempat item tersebut dikenakan biaya Rp 150 ribu, namun ternyata dalam praktiknya selama 2015 hingga November 2017 dikutip Rp 250 ribu. Selain itu juga terhadap retribusi lainnya," kata Bayu, Kamis (9/11).

Bayu mengungkapkan, lebih kurang tiga tahun masyarakat yang dirugikan akibat pengutipan tersebut. Oleh sebab itu, Unit Tipikor akan memproses kasus ini lebih lanjut.

"Seharusnya bayar lebih murah, tapi pihak rumah tetap menjalankan Perda yang lama. Kan kasihan masyarakat dibohongi," ungkapnya.

Kanit Tipikor Polres Asahan, Iptu Rianto menambahkan, dalam OTT tersebut, penyidik berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 1.054.000 dan berikut berkas serta pembukuan keuangan pihak rumah sakit.

"Semua yang kita amankan itu berstatus PNS. Kita juga masih terus melakukan pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan status mereka bisa naik menjadi tersangka," pungkasnya.

(jw/rzp)

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar