FSPMI Sumut Desak PP Nomor 78/2015 Dicabut

FSPMI Sumut Desak PP Nomor 78/2015 Dicabut

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo.

Jumat, 19 Oktober 2018 | 12:04

Analisadaily (Medan) - Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menolak tegas jika Gubernur Sumatera Utara menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

“Kita tagih janji Gubsu yang baru terpilih untuk peduli pada buruh Sumut. UMP Sumut saat ini sangat tidak layak bagi buruh Sumut,” kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, didampingi Sekeretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi, Jumat (19/10).

Willy menilai, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) mengakibatkan kembalinya rezim upah murah. Dengan adanya PP 78/2015 hak berunding serikat buruh untuk menentukan upah minimum hilang. Oleh karena itu, KSPI-FSPMI, dan buruh Indonesia mendesak agar PP 78/2015 segera dicabut.

“Secara hukum, PP 78/2015 melanggar Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tegas Willy.

Willy menyebut, pihaknya menyerukan kepada kepala daerah baik Gubsu, Wali Kota, dan Bupati di Sumut untuk tidak memakai PP 78/2015 dalam menetapkan kenaikan upah minimum 2019.

Menurutnya, penetapan upah minimum yang dilakukan oleh Guberur berdasarkan atas rekomendasi Bupati dan Dewan Pengupahan, yang didahului dengan survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bukan berdasarkan inflansi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, yang menyebut besarnya kenaikan upah minimum 2019 adalah sebesar 8,03 persen.

Dalam kaitan dengan itu, FSPMI meminta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengabaikan surat edaran Nomor: B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 Hal Penyampaian Data Tingkat Inflansi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018, tertanggal 15 Oktober 2018.

“Oleh karena itu, FSPMI Sumut mendesak Menaker untuk mencabut surat edaran tersebut dan meminta kepada Kepada Daerah untuk mengabaikan isi surat tersebut,” tandasnya.

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar