Forum Akbar Sumatera Utara: Revisi UU KPK Untuk Penguat

Forum Akbar Sumatera Utara: Revisi UU KPK Untuk Penguat

Massa dari Forum Aksi Bersama Rakyat (Akbar) Sumatera Utara aksi di Tugu Pos Lapangan Merdeka Medan, Minggu (8/9) sore

(jw/eal)

Minggu, 8 September 2019 | 17:04

Analisadaily (Medan) - Wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi pembahasan hangat belakang ini.

Selain menjadi perbincangan di kalangan atas, wacana tersebut juga membuat persepsi masyarakat terbelah antara pro dan kontra.

Di Kota Medan, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Aksi Bersama Rakyat (Akbar) Sumatera Utara melakukan aksi mendukung revisi UU KPK. Mereka melakukan aksi tersebut di Tugu Pos Lapangan Merdeka Medan, Minggu (8/9) sore.

Koordinator aksi, Jack Sabra Cibro, mengatakan aksi mendukung revisi UU KPK yang mereka lakukan ini sebagai bentuk dukungan terhadap KPK.

"Kami mendukung revisi Undang-Undang KPK, banyak di luar sana yang mengatakan bahwa ini untuk melemahkan KPK, tapi kami menilai bahwa ini untuk menguatkan KPK ke depan," kata Jack di sela-sela aksi.

Jack menuturkan ada beberapa poin terkait revisi UU KPK, diantaranya adalah kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan.

"Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Kemudian, penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. "Poin ini, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana," terang Jack Sabra.

Poin lainnya adalah setiap pejabat di instansi kementerian ataupun lembaga negara wajib menyelenggarakan LHKPN sebelum dan setelah berakhir massa jabatan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK. Selain itu KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya juga diawasi oleh Dewan Pengawas KPK.

KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam waktu paling lama satu tahun.

Kemudian, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK dan diumumkan kepada publik. Hal itu bisa dicabut kembali apabila ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan pra peradilan.

"Poin-poin itu menurut kami perlu dilakukan untuk transparansi dalam penanganan kasus yang tengah ditangani KPK. Karena kami ingin KPK ke depannya lebih kuat," pungkas Jack Sabra.

(jw/eal)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar