Fokus: Rencana Detail Konservasi Orangutan Sudah Mendesak

Fokus: Rencana Detail Konservasi Orangutan Sudah Mendesak

Ilustrasi.

(rel/rzp)

Sabtu, 24 Februari 2018 | 16:15

Analisadaily (Medan) - Tahun 2007, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan yang berlaku selama 10 tahun, artinya sudah berakhir hingga 2017.

Forum Konservasi Orangutan Sumatera (Fokus) mendesak pemerintah segera membuat rencana detail aksi konservasi orangutan menyikapi semakin terancamnya habitat orangutan.

Ketua Fokus, Kusnadi Oldani mengatakan, semua spesies orangutan, baik orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus), orangutan sumatera (Pongo abelii), dan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) tidak mengenal status kawasan.

Dia mencontohkan, populasi orangutan tapanuli di ekosistem Batang Toru yang hanya 800 individu, keberadaannya terfragmentasi dalam dua kawasan utama di blok barat dan blok timur, dan terpisah jalan umum, serta terpisah oleh lembah patahan Sumatera, dan juga ada sebagian kecil berada di Cagar Alam Sibual-buali di sebelah tenggara blok barat.

"Orangutan tidak mengenal status kawasan. Mau APL, hutan lindung, hutan produksi terbatas, mereka tak kenal. Ini menjadi menarik dengan situasi keterancaman yang tinggi, khususnya di 3 kabupaten di sekitar Batang Toru, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah," katanya, Sabtu (24/2).

Dijelaskannya, beberapa industri yang mengancam keberadaan orangutan tapanuli di antaranya perambahan, industri pertambangan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Sipansipahoras di Tapanuli Tengah, pembangunan PLTA di Marancar, Tapanuli Selatan.

"Apalagi keberadaan orangutan tapanuli ini ternyata di kawasan yang berstatus APL," ujarnya.

Fokus sebagai organisasi berharap dokumen SRAK orangutan yang tahun 2017 sudah berakhir, sebaiknya segera diperbarui tidak hanya orangutan sumatera dan orangutan kalimantan, tetapi juga orangutan tapanuli walaupun baru ditemukan November 2017 kemarin, sebagai prioritas.

"Populasinya yang 800 ekor dengan keterancaman tertinggi dan terisolasi yang tinggi, kita imbau ada semacam rangkaian rencana aksi detail, misalnya rencana detail aksi konservasi orangutan tapanuli dan habitatnya, karena SRAK itu secara umum," jelasnya.

Pihaknya mengapresiasi perubahan kebijakan pengelolaan di daerah dan adanya perubahan SK Menhut Nomor 44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan seluas 3,7 juta hektare di Sumatera Utara yang kemudian dibatalkan dengan keluarnya putusan MA nomor 47/P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013.

Kemudian muncul SK Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara, terjadi perubahan yang dulunya hutan produksi, hutan produksi tetap menjadi hutan lindung.

"Fokus juga akan lebih mengapresiasi lagi jika kepala daerah mengubah APL menjadi hutan lindung di kawasan yang menjadi sebaran atau meta populasi orangutan. Apalagi dirujuk dengan tingkat kemiringan kawasannya, sepatutnya lah, kalau APL menjadi hutan lindung.  Bagaimana penyelesaiannya, kita pikirkan lah bersama. Bagaimana masyarakat menjadi terlindungi dan mendapat manfaat," katanya.

Dia menambahkan, beberapa ancaman yang terjadi terkait pongo tapanuliensis, menjadi prasyarat utama tiga bupati di wilayah yang memang meta populasinya tinggi untuk tidak memberikan izin usaha/industri baru. Sudah seharusnya ada penundaan pemberian izin baru karena populasinya sedikit dan terancam.

"Kalau dibebani dengan izin lain pasti akan tergerus lagi. Kalau tetap diberikan, goodbye-lah. Kita akan kehilangan satu dari biodiversitas kita. Tiga bupati memikirkan APL di mana di situ menjadi home range orangutan menjadi status lindung," katanya.

Pusat Gempa

Spesialis perlindungan dan landscape Batang Toru dari Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Graham Usher mengatakan, perubahan SK Menhut Nomor 44/2005 menjadi SK Menhut Nomor 579/2014 penunjukan kawasan hutan Sumut, yang tadiya hanya 25 % dari kawasan hutan di ekosistem Batang Toru berstatus hutan lindung, sekarang hampir semua kawasan yang ada di ekosistem Batang Toru sudah menjadi kawasan lindung atau hutan suaka alam seperti Cagar Alam (CA) Sipirok di Tapsel dan Taput, CA Dolok Saut di Taput, CA Sibual-buali dan CA Lubuk Raya.

Deforestasi di ekosistem Batang Toru terjadi sejak 2001 sebagian besar terjadi di Tapteng dan Tapsel termasuk kawasan tambang mas.

"Sebenarnya kalau menurut saya pertanyaan menarik, kenapa hutan Batang Toru masih bagus? Kita seolah bicara kepentingan manusia? Nah, dan orang selalu butuh lahan. Pertambahan penduduk tak pernah berhenti. Apakah itu berarti tak pernah berhenti sampai puncak gunung. Tentu tidak," katanya.

Tingkat deforestasi di Batang Toru sebenarnya cukup rendah. Deforestasi, kata dia, terjadi di mana ada orang baru masuk atau adanya industri. Dari 18 kecamatan yang diteliti, 12 di antaranya sebagian besar masyarakat tinggal di desa tua dan mendiaminya sejak ratusan tahun lalu, hutannya relatif bagus maka masih ada hutan di Batang Toru dan ada orangutanya.

"Lebih baik kita merenungkan kenapa hutan masih bagus dan orangutan masih ada. Walaupun masyarakat ada di situ dari dulu dia tidak mengekspansi ke dalam," katanya.

Dia menggambarkan, jika melihat lahan di mana masyarakat tinggal, selalu ada tipe-tipe lahan tertentu apakah lahan tersebut cocok untuk pertanian atau tidak. Masyarakat tersebut sangat terampil dan mengerti lahannya.

Karena, dahulu untuk membuka lahan maka mempertaruhkan hidup. Makanya masyarakat tidak sembarangan. Dan dalam konteks di ekosistem Batang Toru, hal tersebut berlaku sehingga masyarakat tidak membuka hutan.

"Menurut kami, itu alasan kenapa masih ada hutan di Batang Toru. Memang tidak cocok dijadikan fungsi lain. Dan hutan yang tersisa ini memang menurut hitungan kami, 130 ribu manusia tergantung pada jasa lingkungan hutan Batang Toru. Jadi 85 % dari responden, hampir 3000 responden kalau ditanya manfaat hutan, utamanya adalah air. Orang yang tidak taman SD atau yang sekolah jawabnya sama, air. Masyarakat yang tidak berekspansi ke dalam hutan sudah tahu betul fungsi hutan itu," ucapnya.

Tekanan-tekanan terhadap keberadaan ekosistem Batang Toru menurutnya adalah dari tekanan modern atau industri dan politik.

"Saya tambahkan, data kami menunjukkan bahwa sejak 1907, artinya lebih dari 110 tahun, kita bisa plotting, yang ada di daratan Sumatera, kalau bikin kepadatan, ternyata ada dua lokasi rawan gempa, sebenarnya di Bengkulu ada tapi di dekat laut. Tetapi yang paling padat bukan Aceh bagian utara tetapi Batang Toru. Bisa jadi itu salah satu alasan orang tidak mau tinggal di sana karena menjadi pusat gempa. Itu bagusnya menjadi perhatian," tandasnya.

(rel/rzp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar