Fitra Sumatera Utara Ajak Masyarakat Awasi Anggaran

Fitra Sumatera Utara Ajak Masyarakat Awasi Anggaran

Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Rurita Ningrum (paling kanan) dan Anggota DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan (kiri), Sabtu (22/9)

(csp)

Sabtu, 22 September 2018 | 18:12

Analisadaily (Medan) – Direktur Eksekutif Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara, Rurita Ningrum, mengajak masyarakat agar selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Karena, ia menilai, ada banyak pendapatan pemerintah yang seharusnya diperoleh dengan baik, contohnya lahan parkir. Rurita menyebut, banyak parkir-parkir di Kota Medan, namun tidak terkelola dengan maksimal oleh pemerintah.

“Ada banyak kantong-kantong parkir, yang merupakan pendapatan daerah, tapi sedikit yang terkelola dengan baik oleh pemerintah,” kata Rurita Ningrum, dalam acara diskusi bertema ‘Uang Rakyat dan Politik Anggaran’ di Literacy Coffee, Medan, Jumat (21/9).

Maka dari itu, sambung Rurita, keterlibatan seluruh stakeholder masyarakat, termasuk mahasiswa supaya ikut serta mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Utara.

“Namun sekarang, keterlibatan untuk mengontrol kebijakan anggaran pemerintah justru rendah. Sikap apatis, salah satu faktor yang kuat sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan menjadi menurun,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Rurita juga menyinggung tentang 298 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumatera Utara, akan dipecat karena korupsi. Jadi, masih kata dia, mari lebih kritis untuk mengawasi.

“Mari kita bersama-sama memberikan kritik kepada pemerintah terkait penganggaran dan penggunaannya. Kalau kita secara berjamaah mengkritisi, setidaknya, jika ada yang ingin korupsi maka akan takut,” tambahnya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan, DPRD  perlu kritik dan diberi masukan dari seluruh masyarakat. Sehingga, bisa lebih tepat dalam melakukan pengawasan anggaran dan pengalokasian yang dijalankan Pemerintah Provinsi.

Namun, Sutrisno, yang juga anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumatera Utara itu mengaku, tidak semuanya yang ada di legislatif bisa memahami bagaimana melihat anggaran yang dibuat eksekutif, benar-benar dibutuhkan masyakarat.

“Belum lagi, misalnya, masalah keterlambatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan APBD Perubahan dan APBD Tahun Anggaran yang baru. Sehingga proses mempelajarinya jadi terdesak. Akhirnya, DPRD kesulitan melakukan pengecekan terhadap anggaran tersebut,” ujar Sutrisno.

Sebelumnya ia juga menyampaikan beberapa sumber-sumber dana Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu pajak daerah, termasuk baik kendaraan maupun bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

(csp)

Berita Terkait :

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar